Dorong Peningkatan Profesionalisme, Bimtek Pengamanan Pariwisata digelar di Bali

Bali - Fbinews

Ditpamobvit Korps Sabhara Baharkam Polri resmi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengamanan Pariwisata Bali 2025. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 30 Juli–1 Agustus 2025, di Hotel Harris and Conventions, Denpasar, Bali dengan fokus utama pada peningkatan profesionalisme Polisi Pariwisata.

Mengusung tema “Penguatan Polisi Pariwisata Presisi, Guna Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Pariwisata dalam Rangka Mendukung Asta Cita”, Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan sinergi personel Polisi Pariwisata di seluruh Indonesia.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Korps Sabhara Baharkam Polri, Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga, didampingi jajaran pimpinan Ditpamobvit. Dalam sambutannya, Irjen Ritonga menekankan pentingnya peran Polisi Pariwisata dalam menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan, terutama di tengah meningkatnya dinamika sosial dan agenda nasional yang beririsan dengan sektor pariwisata.

"Polisi Pariwisata harus mampu melakukan risk assessment secara komprehensif terhadap potensi kerawanan di setiap objek wisata. Tugas pengamanan harus dilakukan secara profesional, humanis, dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan," tegasnya.

Sementara itu, laporan pelaksanaan disampaikan oleh Kasubdit Pam Wisata Korsabhara Baharkam Polri, Kombes Pol Noerwiyanto. Ia menyampaikan bahwa Bimtek ini menjadi langkah strategis untuk mendukung implementasi Polri Presisi di sektor pariwisata.

Sejumlah narasumber turut memberikan materi, antara lain akademisi pariwisata Bali I Nyoman Sunarta, perwakilan Kemenparekraf, Ketua PHRI Provinsi Bali, serta Dirpamobvit Baharkam Polri Brigjen Pol Suhendri,

Kegiatan ini diikuti oleh 36 Direktur Pamobvit Polda jajaran dan 36 Kasubdit Wisata Ditpamobvit dari seluruh Indonesia, serta dihadiri oleh pejabat tinggi kepolisian dan perwakilan lembaga terkait.

Melalui kegiatan ini, Diharapkan bisa mewujudkan sinergi dan koordinasi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan, guna menciptakan iklim pariwisata yang aman, nyaman, dan kondusif. Hal ini sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional dan pencapaian delapan agenda strategis pembangunan nasional (Astacita).