Lima Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan, Temuan “Klaster Mewah” Berujung Pemeriksaan

Fbinewsbanten 16.02 0

 

Bogor - Fbinews

Temuan fasilitas hunian yang disebut bak apartemen di area Lapas Kelas IIA Cibinong kini memasuki babak baru. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong pada Sabtu (26/9/2026).

Penonaktifan dilakukan setelah Ombudsman RI menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas rumah tangga di area belakang lapas. Temuan tersebut sebelumnya menjadi sorotan karena bangunan itu disebut memiliki fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, tempat tidur, perlengkapan memasak hingga pendingin udara.

Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan mengatakan lima pejabat tersebut dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan terkait temuan Ombudsman. Langkah ini dilakukan untuk mendalami ada tidaknya pembiaran maupun penyimpangan dalam pengelolaan fasilitas di lingkungan lapas.

Lima jabatan yang dinonaktifkan terdiri dari Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putanto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum yang menangani barang milik negara.

Pemeriksaan tidak hanya menyasar lima pejabat tersebut. Puluhan pegawai lapas dan warga binaan juga akan diperiksa untuk mengurai bagaimana fasilitas tersebut dapat berada dan digunakan di area lapas. Kemenimipas sebelumnya telah membentuk tim investigasi untuk menelusuri sarana, prasarana, serta standar hunian di Lapas Cibinong.

Sorotan semakin besar setelah Ombudsman menyampaikan dugaan adanya komersialisasi fasilitas tersebut. Ombudsman menyebut memperoleh keterangan bahwa salah satu penghuni membayar sejumlah uang, meski besaran pembayaran belum diketahui dan dugaan tersebut masih dalam proses pendalaman.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya masih menyelidiki peruntukan bangunan yang disebut sebagai rumah pegawai tersebut. Pemerintah ingin memastikan apakah bangunan benar digunakan untuk kepentingan pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

Dengan dinonaktifkannya lima pejabat, penyelidikan atas “klaster mewah” Lapas Cibinong kini memasuki tahap pemeriksaan internal. Hasil pemeriksaan nantinya akan menentukan apakah ditemukan pelanggaran tata kelola atau penyalahgunaan fasilitas serta langkah lanjutan yang akan diambil Kemenimipas.

**