BARESKRIM POLRI TETAPKAN 245 TERSANGKA DAN 20 KORPORASI DALAM KASUS KARHUTLA, 23 PERUSAHAAN DIREKOMENDASIKAN CABUT IZIN

fbinews 20.36 0

PONTIANAK — FBINEWS  

Bareskrim Polri menetapkan 245 tersangka perorangan dan 20 korporasi dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Selain penindakan pidana, penyidik juga merekomendasikan pencabutan izin usaha terhadap 23 korporasi yang dinilai memenuhi sejumlah indikator pelanggaran.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers penegakan hukum karhutla yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (29/10/2026).

Asep menegaskan, Polri akan menindak tegas pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian.

“Polri tidak akan membiarkan kebakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti melalui Scientific Crime Investigation sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Asep.

287 LAPORAN PERORANGAN, LAHAN TERBAKAR CAPAI 5.859 HEKTARE

Dalam penanganan perkara yang melibatkan perorangan, Polri mencatat sebanyak 287 laporan polisi dengan total luas lahan terbakar mencapai 5.859,12 hektare.

Polda Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 68 laporan. Posisi berikutnya ditempati Polda Riau dengan 59 laporan dan Polda Kalimantan Tengah sebanyak 43 laporan.

Sementara itu, dalam penanganan perkara korporasi, tercatat 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare.

Dari 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA), sedangkan 16 lainnya merupakan perusahaan dalam negeri.

Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya menyasar pelaku perorangan, tetapi juga badan usaha yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran di wilayah operasionalnya.

23 KORPORASI DIREKOMENDASIKAN DICABUT IZIN USAHANYA

Selain menetapkan tersangka, penyidik Bareskrim Polri merekomendasikan pencabutan izin usaha terhadap 23 korporasi berdasarkan hasil penyidikan dan sejumlah indikator yang ditemukan.

Indikator tersebut meliputi kejadian kebakaran berulang, titik awal api yang berasal dari wilayah konsesi, serta ketidakmemadaian sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Rekomendasi pencabutan izin tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pertanggungjawaban korporasi sekaligus memperkuat pencegahan agar kebakaran serupa tidak terus berulang.

Namun, tindak lanjut terhadap rekomendasi pencabutan izin tetap menjadi kewenangan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

POLRI KERAHKAN 1.000 PERSONEL UNTUK PENANGANAN KARHUTLA

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari penegakan hukum hingga upaya pencegahan di tingkat masyarakat.

Menurutnya, kehadiran Kabareskrim di Kalimantan Barat merupakan tindak lanjut arahan Kapolri untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan perkembangan penanganan perkara berjalan.

“Penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Polri tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga mendorong langkah pencegahan melalui edukasi dan keterlibatan masyarakat, dengan dukungan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh unsur terkait. Kami ingin upaya pencegahan berjalan seiring dengan penindakan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Trunoyudo.

Untuk mendukung penanganan karhutla, Polri mengerahkan 1.000 personel bantuan kendali operasi (BKO) dari berbagai unsur, termasuk Korps Brimob. Selain itu, sebanyak 403 personel diterjunkan untuk mendukung edukasi dan pencegahan kepada masyarakat.

Polri juga memberikan dukungan tenaga medis bagi masyarakat yang terdampak serta petugas yang menjalankan tugas di lapangan.

MASYARAKAT DIMINTA TIDAK MEMBUKA LAHAN DENGAN MEMBAKAR

Polri mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi menimbulkan kebakaran yang meluas, merusak ekosistem, mengganggu kesehatan, serta merugikan kehidupan masyarakat.

Masyarakat juga diminta berperan aktif menjaga lingkungan dan melaporkan apabila menemukan indikasi pembakaran lahan yang melanggar hukum.

Penanganan perkara karhutla terhadap perorangan maupun korporasi akan terus dikembangkan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah penegakan hukum tersebut diharapkan dapat memperkuat pertanggungjawaban pelaku sekaligus mendorong pencegahan karhutla secara berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.

**