DEMO MAHASISWA DI DPRD KALBAR BERUJUNG RICUH, GUBERNUR TURUN TEMUI MASSA

Fbinewsbanten 13.19 0

PONTIANAK — FBINEWS  

Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (23/10/2026), memuncak dalam suasana tegang hingga berujung ricuh. Massa yang menggelar aksi lanjutan bertajuk “Jilid 3” mendesak pemerintah daerah dan wakil rakyat agar merespons secara serius berbagai persoalan yang mereka suarakan.

Demonstrasi tersebut melibatkan sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi, di antaranya SOLMADAPAR, Universitas Tanjungpura, Politeknik Negeri Pontianak (Polnep), IAIN Pontianak, serta BEM SI Kalbar.

Aksi ini menjadi sorotan karena mahasiswa menilai berbagai persoalan mendasar di Kalimantan Barat membutuhkan jawaban konkret, bukan sekadar penerimaan aspirasi secara formal.

EMPAT ISU UTAMA JADI SOROTAN

Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kalbar.

Beberapa tuntutan utama yang disuarakan meliputi:

- Transparansi anggaran karhutla: Mendesak keterbukaan penggunaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk pertanggungjawaban atas pelaksanaannya.

- Pemberantasan KKN: Mendorong langkah nyata untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah.

- Pendidikan dan kesehatan: Menuntut pemerataan fasilitas pendidikan serta peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

- Pertahankan Perda Nomor 1 Tahun 2022: Menolak wacana pencabutan peraturan daerah tersebut dan meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai kebijakan yang dipersoalkan.

Mahasiswa menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan DPRD.

GUBERNUR TURUN TEMUI MAHASISWA

Dalam perkembangan aksi, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama Wakil Ketua DPRD Kalbar akhirnya menemui massa demonstran.

Kehadiran pejabat daerah tersebut menjadi bagian dari upaya merespons tuntutan mahasiswa yang sejak awal mendesak adanya dialog terbuka dengan pimpinan daerah dan anggota dewan.

Namun, pertemuan tersebut belum mampu meredakan ketegangan sepenuhnya. Ketidakpuasan terhadap respons yang diterima membuat situasi di sekitar gedung DPRD kembali memanas.

Mahasiswa menginginkan pembahasan langsung yang menghasilkan kejelasan sikap dan tindak lanjut atas tuntutan mereka, bukan sekadar penyampaian aspirasi tanpa kepastian penyelesaian.

BAN DIBAKAR, APARAT LAKUKAN PEMBUBARAN

Ketegangan akhirnya berujung pada aksi pembakaran ban di depan tangga utama Gedung DPRD Kalbar.

Situasi yang semakin tidak kondusif membuat aparat kepolisian mengambil tindakan pembubaran paksa untuk mengendalikan keadaan dan mencegah kericuhan meluas.

Dalam pengamanan demonstrasi tersebut, lebih dari seribu personel Polda Kalbar dilaporkan dikerahkan untuk menjaga kompleks gedung dewan dan mengantisipasi gangguan keamanan.

Peristiwa ini kembali memperlihatkan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah, wakil rakyat, dan mahasiswa dalam menyikapi persoalan publik.

Di sisi lain, penanganan aksi unjuk rasa juga menjadi perhatian, terutama dalam menjaga keamanan sekaligus menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai ketentuan hukum.

PEDAGANG KAKI LIMA IKUT KECIPRATAN REZEKI

Di tengah memanasnya situasi politik di depan gedung DPRD, gelombang massa yang memadati kawasan Jalan Ahmad Yani turut membawa dampak ekonomi bagi pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ramainya peserta aksi membuat sejumlah pedagang minuman dan penjual makanan di sekitar lokasi mendapat tambahan pembeli.

Bagi para pedagang kecil, keramaian tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan penjualan di tengah aktivitas demonstrasi yang menyita perhatian publik.

Meski demikian, insiden kericuhan tetap menjadi catatan penting bagi semua pihak agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara tertib, aman, dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

ASPIRASI MAHASISWA MENUNGGU TINDAK LANJUT

Demonstrasi di DPRD Kalbar ini bukan hanya tentang ketegangan antara massa dan aparat, tetapi juga mencerminkan tuntutan mahasiswa terhadap transparansi pemerintahan, pemerataan pelayanan publik, serta kepastian kebijakan daerah.

Publik kini menantikan tindak lanjut konkret dari pemerintah provinsi dan DPRD Kalbar atas berbagai aspirasi yang disampaikan.

Dialog yang terbuka, penjelasan yang transparan, serta langkah penyelesaian yang terukur menjadi hal penting agar persoalan yang dipersoalkan mahasiswa tidak berhenti sebagai polemik di jalanan.

**