KPK Geledah Enam Perusahaan Terafiliasi PT Djarum di Kudus, Sita Dokumen dan Bukti Elektronik, Dugaan Kerugian Negara Capai Triliunan Rupiah

Fbinewsbanten 18.56 0

KUDUS — FBINEWS  

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan dugaan korupsi sektor cukai rokok di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Terbaru, penyidik KPK menggeledah enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik.

Penggeledahan tersebut dilakukan pada Kamis (29/10/2026), sebagai bagian dari pengembangan penyidikan dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan negara dari pita cukai rokok.

Langkah ini menyusul penggeledahan yang dilakukan KPK sehari sebelumnya, Rabu (28/10/2026), di Kantor Pusat PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus.

Enam Perusahaan Digeledah, Dokumen Diamankan

Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan berbagai dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara serta sejumlah barang bukti elektronik.

Seluruh barang bukti akan dianalisis lebih lanjut untuk menelusuri dugaan penyimpangan, termasuk pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses pengurusan dan penerbitan pita cukai rokok.

KPK juga tengah mendalami mekanisme penerimaan negara di sektor cukai yang diduga menjadi bagian dari praktik korupsi tersebut.

Dugaan Kerugian Negara Mencapai Triliunan Rupiah

Perkara ini menjadi perhatian karena KPK menyebut perhitungan awal dugaan kerugian keuangan negara mencapai angka triliunan rupiah.

Penyidikan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penerimaan negara dari proses pita cukai rokok di lingkungan DJBC Kementerian Keuangan.

Dalam pengusutannya, KPK menggunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 maupun Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP terkait dugaan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Pengembangan Kasus OTT Bea Cukai Februari 2026

Penyidikan ini merupakan pengembangan dari perkara operasi tangkap tangan (OTT) Bea Cukai yang dilakukan KPK pada Februari 2026.

Melalui penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) baru, penyidik menelusuri dugaan penyimpangan yang diduga telah berlangsung dalam rentang waktu beberapa tahun sebelumnya.

Penggeledahan di sejumlah perusahaan menjadi bagian dari upaya mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

PT Djarum Tegaskan Hormati Proses Hukum

Menanggapi langkah penyidik KPK, Corporate Communications Manager PT Djarum, Budi Darmawan, menyatakan bahwa perusahaan menghormati dan menaati proses hukum yang sedang berlangsung.

Pihaknya juga menegaskan komitmen untuk bersikap kooperatif terhadap proses penyidikan yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

Sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap kewenangan KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Publik Menanti Pengungkapan Kasus

Penggeledahan terhadap enam perusahaan terafiliasi PT Djarum menambah panjang rangkaian pengusutan dugaan korupsi sektor cukai yang tengah ditangani KPK.

Besarnya potensi kerugian negara membuat pengungkapan perkara ini menjadi perhatian publik, khususnya terkait transparansi penerimaan negara dari industri hasil tembakau.

KPK diharapkan dapat mengungkap secara terang pihak-pihak yang bertanggung jawab, modus penyimpangan, serta aliran keuntungan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Hingga saat ini, penggeledahan dan penyitaan barang bukti merupakan bagian dari proses penyidikan. Keterkaitan perusahaan yang digeledah tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana oleh perusahaan maupun pihak-pihak tertentu.

**