KPK PERIKSA BUPATI BOGOR RUDY SUSMANTO, DUGAAN KORUPSI INSENTIF PAJAK DAN PROYEK PENGADAAN DIUSUT

Fbinewsbanten 12.13 0

BOGOR — FBINEWS  

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pemotongan upah pungut atau insentif pajak dan retribusi daerah serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Kamis (29/10/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan berlangsung di Polres Bogor bersama sejumlah saksi lainnya guna mendalami perkara secara lebih efektif.

Sejumlah Pejabat Pemkab Bogor Turut Diperiksa

Selain Rudy Susmanto, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, di antaranya:

1. Ajat Rochmat Jatnika, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.

2. Irawan Susanto, Sekretaris Bappenda.

3. Hanny Lesmanawaty, Kasubbag BPKAD.

4. Andri Hadian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Pemeriksaan terhadap para pejabat tersebut dilakukan untuk menggali informasi terkait dugaan praktik pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah serta proses pengadaan barang dan jasa.

KPK Sita Uang Rp1,5 Miliar

Dalam rangkaian penyidikan, KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di sejumlah kantor dinas Pemerintah Kabupaten Bogor.

Beberapa lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan antara lain Dinas Pendidikan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Dari kegiatan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara serta uang tunai senilai Rp1,5 miliar.

Barang bukti tersebut kini menjadi bagian dari materi penyidikan untuk menelusuri dugaan aliran dana dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.

Sudah Naik Penyidikan Sejak Agustus 2026

KPK diketahui telah meningkatkan penanganan perkara ini ke tahap penyidikan sejak Agustus 2026.

Namun, hingga pemeriksaan terhadap Bupati Bogor dan sejumlah pejabat lainnya pada 29 Oktober 2026, KPK masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dan belum mengumumkan penetapan tersangka.

Artinya, proses penyidikan masih terus berjalan untuk mengumpulkan alat bukti dan mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

Publik Menanti Transparansi Penanganan Kasus

Pemeriksaan Bupati Bogor bersama sejumlah pejabat strategis daerah menjadi perhatian masyarakat, mengingat perkara ini menyangkut pengelolaan pendapatan daerah, insentif pajak, serta penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa.

Publik kini menantikan perkembangan penyidikan KPK, termasuk kejelasan dugaan pemotongan insentif dan pihak-pihak yang nantinya terbukti bertanggung jawab.

KPK diharapkan dapat mengusut perkara secara transparan, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

**