News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

KPK SITA UANG RP800 JUTA DARI HERCULES, TERKAIT DUGAAN SUAP HGB SUMMARECON

KPK SITA UANG RP800 JUTA DARI HERCULES, TERKAIT DUGAAN SUAP HGB SUMMARECON



JAKARTA — FBINEWS  

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp800 juta dari Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rozario Marshal. Penyitaan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk serta dugaan penerimaan gratifikasi lainnya.


Uang senilai ratusan juta rupiah itu diserahkan langsung oleh kuasa hukum Hercules berinisial NMB kepada tim penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/10/2026).


Penyitaan tersebut menjadi bagian dari langkah penyidik untuk mengumpulkan barang bukti dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah di wilayah Kabupaten Bogor.


UANG RP800 JUTA DIAMANKAN SEBAGAI BARANG BUKTI


Berdasarkan informasi yang dilaporkan CNN Indonesia, terdapat sejumlah poin penting dalam penyitaan tersebut:


1. Nilai penyitaan: Uang tunai sebesar Rp800 juta diamankan untuk kepentingan penyidikan.

2. Kasus yang diusut: Dugaan suap terkait pengurusan dan pembukaan blokir HGB Summarecon di wilayah Kabupaten Bogor, serta dugaan penerimaan gratifikasi lainnya.

3. Penyerahan uang: Uang diserahkan oleh kuasa hukum Hercules berinisial NMB kepada penyidik KPK pada Kamis, 15 Oktober 2026.


Penyerahan uang tersebut menjadi salah satu bagian dari proses pengumpulan alat bukti yang dilakukan penyidik KPK untuk mendalami perkara yang sedang ditangani.


KPK DALAMI DUGAAN KORUPSI PENGURUSAN HGB


Pengusutan perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan praktik suap dalam pengurusan hak atas tanah. Penyidik KPK perlu menelusuri asal-usul uang yang disita, kaitannya dengan perkara, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.


Meski demikian, penyitaan uang sebagai barang bukti tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah. Penetapan tanggung jawab pidana harus didasarkan pada alat bukti dan proses hukum yang berlaku.


KPK diharapkan mengungkap secara transparan konstruksi perkara, aliran dana, serta peran masing-masing pihak dalam dugaan suap pengurusan HGB tersebut.

**

Tags

Newsletter Signup

FBINEWS

Posting Komentar