KUASA HUKUM GIBRAN TUNJUKKAN DOKUMEN RIWAYAT PENDIDIKAN SD HINGGA S1 DI SIDANG PTUN JAKARTA

Fbinewsbanten 16.03 0

JAKARTA — FBINEWS 

Kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menunjukkan salinan dokumen riwayat pendidikan kliennya mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga jenjang Sarjana (S1) dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Dokumen tersebut diperlihatkan sebagai bagian dari jawaban tertulis pihak Gibran dalam proses persidangan yang berkaitan dengan persoalan administrasi dan riwayat pendidikannya.(29/10/26)

DOKUMEN PENDIDIKAN DARI SD HINGGA S1

Berdasarkan keterangan yang disampaikan kuasa hukum, dokumen riwayat pendidikan Gibran mencakup sejumlah jenjang pendidikan di Indonesia dan luar negeri.

Rincian dokumen yang ditunjukkan antara lain:

- Pendidikan SD dan SMP: Salinan ijazah SD tercantum pada halaman 50 dokumen, disusul dokumen pendidikan tingkat SMP.

- Pendidikan di Singapura: Riwayat pendidikan di Orchid Park Secondary School melalui program O-Level.

- Pendidikan pra-universitas: Sertifikat Advanced Diploma dari Management Development Institute of Singapore (MDIS), yang oleh pihak kuasa hukum disebut setara dengan A-Level.

- Pendidikan sarjana: Dokumen gelar Bachelor dari University of Bradford, Inggris, tercantum pada halaman 55.

Penunjukan dokumen tersebut menjadi bagian dari upaya pihak kuasa hukum untuk menyampaikan bukti tertulis mengenai perjalanan pendidikan Gibran kepada majelis hakim.

DOKUMEN TELAH DISERAHKAN KE PERSIDANGAN

Muhammad Rullyandi menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah dilampirkan dalam jawaban tertulis di persidangan. Berkas itu juga diserahkan kepada majelis hakim, diunggah melalui sistem e-Court, serta diberikan kepada pihak-pihak yang berperkara.

Langkah tersebut dilakukan agar dokumen riwayat pendidikan yang diajukan dapat menjadi bagian dari bahan pemeriksaan dalam proses persidangan.

Meski demikian, penunjukan salinan dokumen di persidangan tidak dengan sendirinya menggambarkan hasil akhir penilaian hukum. Penilaian terhadap bukti tetap menjadi kewenangan majelis hakim sesuai dengan proses dan ketentuan hukum yang berlaku.

DOKUMEN ASLI AKAN DIHADIRKAN

Tim kuasa hukum Gibran juga berencana menghadirkan dokumen asli riwayat pendidikan tersebut pada tahapan persidangan berikutnya.

Kehadiran dokumen asli diharapkan dapat melengkapi bukti yang telah disampaikan dalam bentuk salinan. Selanjutnya, majelis hakim akan memeriksa dan menilai alat bukti yang diajukan para pihak sesuai dengan agenda persidangan.

Perkembangan perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dokumen pendidikan seorang pejabat tinggi negara. Proses persidangan di PTUN Jakarta pun menjadi forum untuk menguji bukti dan argumentasi hukum dari masing-masing pihak.

**