MA Kabulkan Kasasi Subhan, Suket Penyetaraan SMA Gibran Dinyatakan Tidak Sah

Fbinewsbanten 18.33 0

JAKARTA — FBINEWS  

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan HM Subhan terkait gugatan keabsahan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam amar putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024 tersebut tidak sah.

Informasi putusan itu disampaikan Subhan setelah menerima pemberitahuan melalui sistem e-Court Mahkamah Agung pada Jumat (30/10/2026).

### PUTUSAN PTUN JAKARTA DIBATALKAN

Sebelumnya, gugatan Subhan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), dengan alasan PTUN tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Tidak menerima putusan itu, Subhan kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk memperjuangkan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Dikabulkannya permohonan kasasi tersebut menjadi perkembangan baru dalam proses hukum yang mempersoalkan keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden.

### TIGA TUNTUTAN UTAMA PENGGUGAT

Dalam gugatannya, Subhan mengajukan tiga tuntutan utama kepada majelis hakim, yaitu:

* Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

* Menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran tidak sah.

* Memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang memegangnya, yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Umum dan Khusus Kemendikdasmen.

Dokumen yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

### DOKUMEN JADI SOROTAN KARENA TERKAIT PILPRES 2024

Surat keterangan penyetaraan tersebut menjadi perhatian publik karena digunakan sebagai salah satu dokumen untuk memenuhi persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni paling rendah tamat SMA, MA, SMK, atau sederajat.

Persoalan dokumen pendidikan Gibran sebelumnya juga menjadi pembahasan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pertimbangan perkara tersebut, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan setingkat SMA sebagai dasar penyetaraan.

Meski demikian, proses pemeriksaan di MK dan perkara kasasi di MA merupakan dua proses hukum berbeda yang harus dipahami berdasarkan pertimbangan serta amar putusan masing-masing.

### PUBLIK MENUNGGU SALINAN RESMI PUTUSAN MA

Meski pemberitahuan dikabulkannya kasasi telah diterima penggugat, salinan lengkap putusan MA saat informasi tersebut diberitakan masih dinantikan.

Juru Bicara Mahkamah Agung, Yanto, juga menyampaikan belum menerima informasi mengenai putusan tersebut dan menyatakan akan melakukan pengecekan.

Salinan resmi putusan menjadi penting untuk mengetahui secara utuh pertimbangan hukum majelis hakim, ruang lingkup pembatalan, serta konsekuensi hukum yang harus ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Perkembangan ini kembali menempatkan persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam perhatian publik.

Masyarakat kini menantikan keterbukaan informasi, penjelasan resmi Mahkamah Agung, serta tindak lanjut dari instansi terkait sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**