PEMERINTAH KUCURKAN Rp1,235 TRILIUN UNTUK TANGANI KARHUTLA DI 7 PROVINSI, PRABOWO TETAPKAN TIGA PRIORITAS UTAMA

Fbinewsbanten 12.57 0

JAKARTA — FBINEWS  

Pemerintah mengucurkan bantuan dana sebesar Rp1,235 triliun untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi di Sumatra dan Kalimantan. Bantuan tahap II ini difokuskan pada perlindungan masyarakat terdampak, penguatan pemadaman di lapangan, serta pemenuhan kebutuhan logistik dan operasional petugas.

Berdasarkan informasi yang disampaikan pada Kamis (22/10/2026), anggaran tersebut disalurkan untuk membantu pemerintah daerah menghadapi dampak karhutla yang masih membutuhkan penanganan intensif, terutama di wilayah rawan kebakaran dan lahan gambut.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemadaman api sekaligus mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat.

TIGA PRIORITAS UTAMA PENGGUNAAN DANA

Pemerintah menetapkan tiga fokus utama dalam penggunaan anggaran bantuan karhutla tersebut.

1. Lindungi Masyarakat dari Dampak Kabut Asap

Prioritas pertama adalah melindungi warga yang terdampak asap kebakaran, termasuk masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan atau berisiko terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Dukungan yang disiapkan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, pembagian masker, penyediaan oksigen portabel, hingga pembangunan rumah oksigen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan penanganan akibat memburuknya kualitas udara.

Upaya ini diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan, khususnya bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

2. Perkuat Pemadaman dan Peralatan Petugas

Prioritas kedua diarahkan pada peningkatan kemampuan petugas dalam memadamkan kebakaran di lapangan.

Anggaran digunakan untuk mendukung pengadaan alat pelindung diri (APD), pompa air, selang pemadam, tangki air, serta pembangunan sumur bor, terutama di kawasan lahan gambut yang sulit mendapatkan sumber air.

Ketersediaan peralatan tersebut menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan titik api dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain.

3. Penuhi Logistik Lebih dari 71.000 Personel

Prioritas ketiga adalah mendukung kebutuhan logistik dan operasional lebih dari 71.000 personel gabungan serta relawan masyarakat yang terlibat dalam penanganan karhutla.

Dukungan tersebut mencakup kebutuhan operasional, mobilitas personel, dan logistik selama proses pemadaman berlangsung.

Dengan dukungan anggaran ini, pemerintah berharap koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah dapat berjalan lebih optimal sehingga penanganan kebakaran berlangsung lebih cepat dan efektif.

TUJUH PROVINSI JADI SASARAN BANTUAN

Bantuan tahap II tersebut menyasar tujuh provinsi yang terdampak karhutla, yakni:

Wilayah Sumatra:

- Sumatra Selatan

- Riau

- Jambi

Wilayah Kalimantan:

- Kalimantan Tengah

- Kalimantan Barat

- Kalimantan Selatan

- Kalimantan Timur

Wilayah-wilayah tersebut menjadi perhatian pemerintah karena menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan yang dapat berdampak terhadap lingkungan, kesehatan warga, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

OPERASI UDARA TURUT DIKERAHKAN

Selain memperkuat penanganan melalui jalur darat, pemerintah juga melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam dukungan operasi udara.

Langkah ini ditujukan untuk membantu penanganan titik api yang sulit dijangkau petugas melalui jalur darat. Dukungan udara diharapkan dapat melengkapi upaya pemadaman sekaligus mempercepat pengendalian kebakaran di wilayah terdampak.

Besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah menjadi salah satu bentuk keseriusan dalam menangani karhutla. Namun, efektivitas bantuan tetap bergantung pada kecepatan penyaluran, ketepatan penggunaan anggaran, koordinasi di lapangan, serta pengawasan agar seluruh bantuan benar-benar menjangkau wilayah dan masyarakat yang membutuhkan.

Penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang.

**