PEMPROV KALTIM MINTA MAAF ATAS INSIDEN AJUDAN GUBERNUR DAN MAHASISWA GMNI, PROPAM LAKUKAN PEMERIKSAAN

Fbinewsbanten 22.21 0

SAMARINDA – FBINEWS  

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyampaikan permohonan maaf menyusul insiden dugaan tindakan arogan dan intimidasi yang melibatkan ajudan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, terhadap mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda, Senin (19/10/2026).

Insiden tersebut terjadi setelah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur. Situasi memanas ketika mahasiswa berupaya meminta dialog dengan gubernur di sekitar Masjid Nurul Mukminin saat Rudy Mas’ud hendak menunaikan salat Magrib.

Dalam peristiwa tersebut, terjadi kontak fisik atau senggolan antara petugas pengamanan dan massa aksi yang memicu sorotan publik.

PEMPROV KALTIM SAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman dalam interaksi antara petugas pengamanan gubernur dan mahasiswa.

Tim Ahli Gubernur Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Sudarno, juga menegaskan bahwa tindakan fisik yang dilakukan oleh ajudan tersebut merupakan tindakan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan.

Pemprov Kaltim menyatakan insiden tersebut menjadi perhatian serius dan akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki pola komunikasi serta mekanisme pengamanan kepala daerah, khususnya ketika berhadapan dengan masyarakat dan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi.

PEMERIKSAAN DISERAHKAN KEPADA POLDA KALTIM DAN PROPAM

Ajudan yang terlibat dalam insiden tersebut diketahui berinisial Briptu ART, anggota Polri yang diperbantukan untuk pengawalan melekat kepala daerah.

Terkait kemungkinan sanksi disiplin maupun etik, Pemprov Kaltim menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kepada Polda Kalimantan Timur dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Pemeriksaan terhadap personel yang bersangkutan diharapkan berjalan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun bentuk sanksi akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan penilaian pihak berwenang.

AGENDA GUBERNUR PADAT, TETAP BUKAN PEMBENARAN

Pemprov Kaltim turut menjelaskan bahwa sebelum menuju masjid, Rudy Mas’ud menjalani sejumlah agenda pemerintahan yang cukup padat, mulai dari memimpin briefing, menerima audiensi Bupati Penajam Paser Utara (PPU), hingga menemui Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA).

Meski demikian, padatnya agenda tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan fisik yang tidak semestinya dilakukan dalam menghadapi masyarakat.

Penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu direspons dengan komunikasi yang baik, sikap profesional, serta pengamanan yang proporsional.

JADI BAHAN EVALUASI PENGAMANAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Pemprov Kaltim menegaskan akan melakukan evaluasi internal secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

Ke depan, pola komunikasi antara pejabat pemerintah, petugas pengamanan, dan masyarakat diharapkan lebih humanis, harmonis, serta mengedepankan dialog.

Insiden ini juga menjadi pengingat bahwa pengamanan kepala daerah harus tetap mengutamakan profesionalisme dan menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Publik kini menantikan hasil pemeriksaan terhadap Briptu ART serta langkah evaluasi yang akan dilakukan untuk memastikan penanganan aspirasi mahasiswa berjalan secara terbuka dan sesuai aturan.

**