PRABOWO MURKA SOAL KARHUTLA! IZIN PERUSAHAAN PEMBAKAR HUTAN DIPERINTAHKAN DICABUT, DISEBUT TERORISME LINGKUNGAN

Fbinewsbanten 17.15 0

JAKARTA — FBINEWS  

Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras terhadap praktik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diduga melibatkan campur tangan manusia dan sejumlah korporasi. Presiden menegaskan, karhutla di Indonesia tidak bisa semata-mata dianggap sebagai bencana alam, karena terdapat indikasi tindakan manusia yang harus diusut secara serius.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Presiden meminta jajarannya mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar hukum dan terlibat dalam pembakaran hutan maupun lahan.

Prabowo menegaskan, tidak boleh ada toleransi terhadap pihak yang merusak lingkungan demi kepentingan bisnis. Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, tanpa pandang bulu, termasuk terhadap korporasi yang memiliki konsesi lahan luas.

IZIN PERUSAHAAN PEMBAKAR HUTAN TERANCAM DICABUT

Presiden memerintahkan jajaran terkait untuk mencabut izin perusahaan yang terbukti secara hukum terlibat dalam praktik pembakaran hutan dan lahan.

Instruksi tersebut menjadi peringatan keras bagi pelaku usaha agar tidak menjadikan pembukaan lahan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat.

Pemerintah juga diminta memastikan proses penindakan berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pihak yang bertanggung jawab dapat dikenai sanksi secara tegas.

POLRI, KEJAKSAAN AGUNG, KEMENTERIAN KEHUTANAN, DAN TNI DIMINTA BERTINDAK

Untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik karhutla, Prabowo menginstruksikan penguatan investigasi lintas sektoral.

Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Kehutanan, hingga TNI diminta memperkuat koordinasi dalam mengusut dugaan keterlibatan korporasi maupun pihak lain.

Penyelidikan diharapkan tidak berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah, memfasilitasi, atau memperoleh keuntungan dari praktik pembakaran lahan.

Langkah ini dinilai penting untuk memutus rantai kejahatan lingkungan yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem, pencemaran udara, serta ancaman kesehatan bagi masyarakat.

PRABOWO SEBUT TERORISME LINGKUNGAN

Dalam pernyataannya, Presiden menggunakan istilah keras untuk menggambarkan dampak pembakaran hutan yang disengaja, yakni terorisme lingkungan dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Istilah tersebut menegaskan seriusnya ancaman karhutla, terutama ketika asap yang ditimbulkan membahayakan kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, serta merusak lingkungan dalam skala luas.

Pemerintah didorong untuk tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memperkuat pencegahan, penindakan hukum, dan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan di kawasan rawan kebakaran.

PERUSAHAAN ASING JUGA DISOROT

Prabowo turut menyinggung dugaan keterlibatan pihak asing dalam persoalan karhutla. Presiden menyatakan bahwa pemerintah pada waktunya akan membuka data perusahaan dari negara tertentu yang dinilai perlu mendapat perhatian terkait persoalan lingkungan di Indonesia.

Pernyataan tersebut menambah tekanan terhadap upaya pemerintah dalam menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kerusakan lingkungan. Namun, dugaan keterlibatan perusahaan tertentu tetap harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum.

ENAM PERUSAHAAN DI KALIMANTAN TENGAH DIBEKUKAN

Sebagai tindak lanjut penertiban di sektor kehutanan, Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Menteri Raja Juli Antoni dilaporkan telah membekukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik enam perusahaan di Kalimantan Tengah.

Selain itu, sanksi administratif juga dilaporkan telah dijatuhkan kepada total 32 perusahaan di berbagai wilayah Indonesia, dengan cakupan area konsesi mencapai sekitar 1,93 juta hektare.

Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam mengelola kawasan hutan dan mencegah kerusakan lingkungan.

Meski demikian, pembekuan izin dan sanksi administratif tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh perusahaan tersebut melakukan pembakaran hutan. Penetapan tanggung jawab pidana tetap memerlukan pembuktian sesuai ketentuan hukum.

PESAN TEGAS: HUTAN BUKAN UNTUK DIRUSAK DEMI KEUNTUNGAN

Arahan Presiden Prabowo memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup dilakukan melalui pemadaman dan operasi pencegahan semata. Pengawasan konsesi, penelusuran dugaan keterlibatan korporasi, serta penegakan hukum menjadi bagian penting untuk mencegah kebakaran berulang.

Pemerintah diharapkan mampu memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak secara adil dan transparan, sementara masyarakat memperoleh perlindungan dari ancaman asap dan kerusakan lingkungan.

Kini, perhatian publik tertuju pada konsistensi pelaksanaan instruksi Presiden: apakah seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab akan benar-benar ditindak tanpa pandang bulu.

**