PRABOWO NAIKKAN BANTUAN RUMAH KORBAN BENCANA JADI RP70 JUTA, PEMBANGUNAN DIBAGI DUA SKEMA

Fbinewsbanten 17.26 0

JAKARTA — FBINEWS  

Presiden Prabowo Subianto menaikkan Bantuan Stimulan Rumah Rusak Berat (RSRB) bagi masyarakat korban bencana dari sebelumnya Rp60 juta menjadi Rp70 juta per unit. Kebijakan ini menjadi langkah pemerintah untuk mempercepat pemulihan tempat tinggal warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan berat pada rumahnya akibat bencana.

Kenaikan bantuan sebesar Rp10 juta per unit tersebut disertai pembagian tugas pembangunan melalui dua skema utama, yakni pembangunan di lokasi asal atau in situ yang ditangani Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pembangunan melalui relokasi yang dikelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak bencana kembali memiliki hunian yang layak, aman, dan mendukung pemulihan kehidupan keluarga.

BANTUAN NAIK DARI RP60 JUTA MENJADI RP70 JUTA

Pemerintah meningkatkan nilai bantuan rumah rusak berat sebesar Rp10 juta dari ketentuan sebelumnya. Dengan demikian, bantuan stimulan yang disiapkan mencapai Rp70 juta untuk setiap unit rumah sesuai skema dan ketentuan yang berlaku.

Kenaikan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan pembangunan hunian bagi warga terdampak, terutama mereka yang rumahnya mengalami kerusakan berat sehingga tidak lagi layak ditempati.

Bantuan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan pascabencana, agar masyarakat tidak berlarut-larut tinggal di pengungsian atau hunian sementara.

BNPB TANGANI PEMBANGUNAN DI LOKASI ASAL

Untuk skema in situ, BNPB bertanggung jawab menangani pembangunan atau perbaikan rumah di lokasi asal warga.

Skema ini ditujukan bagi masyarakat yang memungkinkan untuk kembali membangun rumah di tempat semula, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kondisi lingkungan pascabencana.

Melalui mekanisme tersebut, warga diharapkan dapat kembali menjalani kehidupan di lingkungan tempat tinggalnya tanpa harus berpindah ke wilayah lain, selama lokasi tersebut dinilai aman untuk dihuni.

KEMENTERIAN PKP KELOLA SKEMA RELOKASI

Sementara itu, pembangunan hunian tetap melalui skema relokasi dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Skema ini diperuntukkan bagi warga yang perlu dipindahkan ke lokasi baru karena tempat tinggal sebelumnya tidak memungkinkan atau tidak aman untuk dibangun kembali.

Relokasi diharapkan memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana, sekaligus memastikan pembangunan hunian tetap memperhatikan kelayakan tempat tinggal dan keselamatan penghuninya.

PEMULIHAN PASCABENCANA JADI PRIORITAS

Kenaikan bantuan rumah rusak berat menjadi Rp70 juta per unit menunjukkan upaya pemerintah memperkuat dukungan bagi masyarakat terdampak bencana.

Pembagian kewenangan antara BNPB dan Kementerian PKP juga diharapkan membuat pelaksanaan pembangunan lebih terarah, baik bagi warga yang kembali ke lokasi asal maupun mereka yang harus menempati kawasan relokasi.

Ke depan, pelaksanaan program ini membutuhkan koordinasi antarlembaga, pendataan penerima yang akurat, serta pengawasan agar bantuan tepat sasaran dan pembangunan hunian dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Bagi para penyintas, bantuan tersebut bukan sekadar dukungan finansial, melainkan bagian penting dari proses membangun kembali kehidupan setelah bencana.

**