9 Tahun Publik Menanti, Kejati Malut Akhirnya Seret 3 Eks Pejabat Kasus Dugaan Korupsi DD ke Rutan

Fbinewsbanten 12.26 0

 

Ternate – Fbinews.net

Penantian panjang publik terhadap penuntasan kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Desa Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2017 kini memasuki babak baru. Setelah bergulir selama kurang lebih sembilan tahun, perkara yang menyita perhatian masyarakat tersebut akhirnya berujung pada penahanan tiga mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara resmi menahan ketiganya setelah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara melalui proses tahap II, Senin (9/11/2026).

Sebelum dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB, ketiga tersangka menjalani pemeriksaan intensif selama kurang lebih tujuh jam oleh penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku Utara.

Pantauan Fbinews.net di Kantor Kejati Maluku Utara hingga pukul 20.00 WIT, ketiganya terlihat keluar dari gedung kejaksaan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda. Mereka kemudian digiring menuju mobil tahanan untuk selanjutnya dibawa ke Rutan Kelas IIB.

Pengawalan dilakukan langsung oleh Kanit 2 Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, IPTU Nurmala Ismail. Tiga tersangka tersebut masing-masing berinisial SA alias Salim, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu; LOM alias Ode, mantan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP); serta ATK alias Agusmawati, mantan Bendahara Umum Daerah (BUD).

Ketiganya diduga terlibat dalam perkara pemotongan Dana Desa Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2017 yang sebelumnya ditangani oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Maluku Utara.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Maluku Utara, Matheos Matulessy, membenarkan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian.

"Benar, ada tahap dua dari Polda Malut. Setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya menunggu proses untuk disidangkan," ujar Matheos saat dikonfirmasi di Kantor Kejati Maluku Utara.

Dengan rampungnya penyerahan tahap II, kewenangan penanganan perkara kini berada di tangan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Korps Adhyaksa selanjutnya mempersiapkan administrasi serta kelengkapan berkas penuntutan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Penahanan tiga mantan pejabat ini bukan sekadar perkembangan administratif dalam proses penegakan hukum. Lebih dari itu, langkah tersebut menjadi momentum penting untuk menjawab penantian panjang masyarakat sekaligus menguji keseriusan aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sebab, Dana Desa bukanlah ruang bagi kepentingan pribadi maupun kelompok. Setiap rupiah yang dialokasikan negara memiliki mandat untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat kehidupan masyarakat di tingkat desa.

Karena itu, publik tidak hanya menanti kabar penahanan, tetapi juga menghendaki agar seluruh konstruksi perkara dibuka secara terang di hadapan persidangan. Mulai dari bagaimana dugaan pemotongan itu dilakukan, siapa yang memiliki peran, bagaimana mekanismenya, hingga ke mana aliran dana tersebut bermuara.

Proses hukum harus mampu menjawab seluruh pertanyaan tersebut secara objektif, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Setelah perjalanan perkara yang berlangsung bertahun-tahun, masyarakat tentu berharap penanganannya tidak berhenti pada penahanan para tersangka. Konsistensi penegakan hukum hingga putusan pengadilan menjadi tolok ukur penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Pada akhirnya, keadilan bukan hanya tentang siapa yang ditahan, melainkan tentang bagaimana kebenaran diungkap dan pertanggungjawaban hukum ditegakkan.

Meski demikian, ketiga tersangka tetap harus dihormati hak-haknya dan dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

ILON.HI MUHAMMAD M.MARSAOLY