GIBRAN BUKA SUARA SOAL NIAT MUNDUR: PRABOWO MINTA TETAP FIGHT DI PTUN, IJAZAH SD HINGGA S1 DISIAPKAN

Fbinewsbanten 18.57 0

JAKARTA — FBINEWS  

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto setelah dirinya menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Prabowo disebut meminta Gibran tetap berjuang melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menyiapkan seluruh dokumen pendidikan dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (S1).

Pernyataan tersebut disampaikan Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Di tengah polemik dokumen pendidikan dan dinamika politik yang berkembang, Gibran menyatakan menghormati seluruh aspirasi, kritik, serta saran yang disampaikan masyarakat.

Gibran juga berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan, termasuk menempuh langkah hukum untuk menjawab berbagai persoalan yang dipersoalkan publik.

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Gibran dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat pengunduran dirinya di tengah perkembangan persoalan hukum terkait dokumen pendidikan dan dinamika politik nasional.

Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran untuk menghadapi persoalan tersebut. Namun, penyampaian niat pengunduran diri itu tidak serta-merta berarti telah terjadi keputusan resmi mengenai pemberhentian atau pengunduran dirinya.

50 ANGGOTA DPR USULKAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT

Polemik yang melibatkan Gibran juga merambah ke parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR RI dari enam fraksi sebelumnya mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Usulan itu berkembang setelah muncul perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran serta putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Situasi ini membuat posisi politik Gibran menjadi perhatian publik. Selain proses hukum yang akan ditempuh, perkembangan sikap DPR dan langkah resmi pemerintah juga menjadi bagian penting dari dinamika yang berlangsung.

Kini, Gibran menyatakan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo dengan menyiapkan dokumen pendidikan dan menempuh mekanisme hukum yang tersedia.

Apakah langkah hukum tersebut nantinya mampu menjawab seluruh polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran? Proses di lembaga peradilan dan perkembangan politik di DPR masih akan menjadi perhatian publik.

**