KUASA HUKUM GIBRAN DATANGI BARESKRIM, MINTA KEJELASAN GELAR PERKARA LAPORAN DUGAAN PEMALSUAN SUKET PENDIDIKAN
JAKARTA — FBINEWS
Tim kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi Bareskrim Polri di Mabes Polri untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan laporan dugaan pemalsuan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah pendidikan milik Gibran.
Kedatangan tim hukum tersebut dilakukan pada Senin, 9 November 2026, dan dijadwalkan berlanjut pada Selasa, 10 November 2026. Mereka ingin mengetahui sejauh mana proses penanganan laporan atau pengaduan masyarakat tersebut, termasuk meminta kejelasan mengenai pelaksanaan gelar perkara.
Langkah ini menjadi perhatian di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran yang kembali mencuat setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang bersangkutan.
Tim kuasa hukum menyatakan kedatangan mereka bertujuan memperoleh informasi langsung dari penyidik agar perkembangan penanganan perkara menjadi jelas dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Sebelumnya, Aliansi Rakyat Menggugat melalui Ahmad Khozinudin juga mendatangi Bareskrim Polri. Pihak pelapor meminta kepolisian menindaklanjuti pengaduan tersebut serta memeriksa Gibran dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan.
Dengan demikian, kedua pihak kini sama-sama mendatangi Bareskrim, tetapi dengan kepentingan berbeda. Pihak pelapor mendorong pemeriksaan atas dugaan pelanggaran hukum, sementara tim kuasa hukum Gibran meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.
Di tengah proses hukum yang berjalan, tim kuasa hukum juga menegaskan bahwa kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tidak berubah. Mereka menilai persoalan dokumen pendidikan dan proses hukum yang menyertainya harus ditempatkan sesuai mekanisme serta ketentuan perundang-undangan.
Polemik ini diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik, terutama terkait bagaimana Bareskrim Polri menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut dan apakah gelar perkara akan menghasilkan langkah hukum lanjutan.
**

Posting Komentar