LPSK Telaah Perlindungan Saksi Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Pemohon Dikabarkan Bertambah Jadi 8 Orang

Fbinewsbanten 11.23 0

 

JAKARTA — FBINEWS  

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah mendalami permohonan perlindungan sejumlah saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Jumlah pemohon yang semula dilaporkan enam orang kini dikabarkan bertambah menjadi delapan orang.

Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan, permohonan perlindungan tersebut mulai diterima sejak 6 November 2026. Hingga Selasa (10/11/2026), LPSK masih melakukan penelaahan untuk menentukan kelayakan para pemohon mendapatkan perlindungan.

Dalam prosesnya, LPSK berkoordinasi dengan penyidik internal serta Bareskrim Polri guna mendalami kebutuhan perlindungan dan perkembangan penyidikan kasus tersebut.

LPSK Dalami Ancaman terhadap Saksi

Penelaahan tidak hanya berkaitan dengan jumlah saksi yang mengajukan permohonan. LPSK juga mempertimbangkan sejumlah aspek penting, mulai dari tingkat ancaman, kerentanan saksi, hingga seberapa penting keterangan mereka dalam mengungkap perkara.

Faktor keamanan menjadi perhatian serius mengingat kasus dugaan penyadapan ini menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian dan menjadi sorotan publik.

LPSK harus memastikan setiap permohonan ditangani berdasarkan ketentuan perundang-undangan, termasuk menilai apakah saksi benar-benar membutuhkan perlindungan khusus.

Bareskrim Dikabarkan Rekomendasikan Penambahan Saksi

Bertambahnya jumlah pemohon dari enam menjadi delapan orang disebut berkaitan dengan rekomendasi Bareskrim Polri seiring perkembangan penyidikan.

Meski demikian, pengajuan permohonan perlindungan tidak otomatis membuat para saksi memperoleh status terlindung. LPSK masih harus menyelesaikan proses penelaahan sebelum mengambil keputusan.

Dengan demikian, perlindungan terhadap delapan saksi tersebut masih menjadi bagian dari proses yang berjalan, bukan keputusan final LPSK.

Kasus Dugaan Penyadapan Seret Sejumlah Perwira Tinggi Polri

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian luas karena dalam perkembangannya menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.

Sejumlah pejabat kepolisian dilaporkan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Perkembangan penanganan kasus juga mencakup penahanan sebagian tersangka di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi dilaporkan belum menjalani penahanan karena alasan pemulihan kesehatan.

Seluruh proses hukum terhadap para tersangka tetap harus berjalan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah dan memberikan hak-hak hukum kepada setiap pihak.

Kini, selain mengungkap dugaan penyadapan ilegal tersebut, penyidik juga dihadapkan pada pentingnya memastikan keamanan para saksi.

Hasil penelaahan LPSK akan menentukan bentuk perlindungan yang dapat diberikan agar para saksi dapat menyampaikan keterangan secara bebas tanpa tekanan maupun ancaman selama proses hukum berlangsung.

**