SIDANG ETIK KASUS PENYADAPAN ILEGAL DIMULAI, IRJEN AHRIE SONTA JADI PERWIRA PERTAMA YANG DISIDANG

Fbinewsbanten 20.39 0

 

JAKARTA — FBINEWS  

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri resmi memulai proses sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap sejumlah perwira tinggi yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping) yang berkaitan dengan komunikasi Presiden Prabowo Subianto.

Sidang perdana digelar Selasa (10/11/2026) dengan menghadirkan Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution sebagai perwira pertama yang menjalani pemeriksaan etik. Langkah ini menjadi bagian dari proses penegakan disiplin dan pengawasan internal di lingkungan Korps Bhayangkara.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir membenarkan pelaksanaan sidang tersebut. Ia memastikan pemeriksaan terhadap personel yang terlibat akan dilakukan secara bertahap.

"Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap Saudara AS (Ahrie Sonta) oleh Div Propam Polri," ujar Isir.

EMPAT PERWIRA TINGGI TERSERET KASUS

Perkara dugaan penyadapan ilegal ini turut menyeret empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (AS), Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU).

Penyidik mendalami sejumlah dugaan pelanggaran, mulai dari penyadapan tanpa prosedur resmi, akses ilegal terhadap server Lawful Interception Management System (LIMS) Polri, hingga dugaan penghapusan data elektronik.

Aktivitas yang dipersoalkan tersebut disebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Penyidik kini mendalami mekanisme penggunaan sistem penyadapan serta dugaan keterlibatan masing-masing tersangka.

KOMUNIKASI SEJUMLAH PIHAK DIDUGA MENJADI SASARAN

Dalam pengembangan perkara, dugaan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga disebut masuk dalam sasaran penyadapan.

Dugaan tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan untuk mengungkap cakupan penggunaan sistem LIMS dan memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

SIDANG ETIK MENYUSUL UNTUK TERSANGKA LAIN

Proses pemeriksaan etik oleh Divpropam Polri berjalan sebagai mekanisme pertanggungjawaban profesi di luar proses pidana yang ditangani Bareskrim.

Setelah Ahrie Sonta, tiga perwira tinggi lainnya dijadwalkan menjalani sidang KKEP secara bertahap sesuai agenda Divpropam Polri.

Kasus ini menjadi ujian bagi mekanisme pengawasan internal Polri, khususnya dalam memastikan penggunaan kewenangan dan teknologi penyadapan tidak menyimpang dari prosedur serta ketentuan hukum.

Publik kini menantikan hasil persidangan etik dan perkembangan penyidikan pidana untuk mengungkap secara terang konstruksi perkara, peran masing-masing pihak, serta pertanggungjawaban hukum atas dugaan penyadapan ilegal tersebut.

**