KPK DALAMI KETERKAITAN JARO ADE DALAM KASUS HGB SUMMARECON, RAPAT PEMKAB BOGOR JADI SOROTAN

Fbinewsbanten 13.54 0

 

Bogor — Fbinews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami informasi yang mengaitkan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade dengan perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Informasi tersebut berkaitan dengan dugaan adanya pertemuan yang melibatkan pihak swasta, pihak Summarecon, serta unsur Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan informasi mengenai pertemuan atau rapat yang disebut melibatkan jajaran Pemkab Bogor akan didalami penyidik. KPK menilai keterlibatan pemerintah daerah menjadi salah satu hal yang relevan untuk ditelusuri karena proses pengurusan pertanahan berkaitan dengan pemerintah setempat.

Nama Jaro Ade kemudian muncul dalam informasi mengenai dugaan pertemuan yang disebut melibatkan Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, pihak Summarecon, dan unsur Pemkab Bogor. Jaro Ade disebut-sebut berperan sebagai fasilitator. Namun, tudingan tersebut belum menjadi kesimpulan hukum KPK dan masih berada dalam tahap pendalaman penyidik.

Jaro Ade sendiri telah membantah bahwa rapat yang pernah diikutinya berkaitan dengan penerbitan HGB Summarecon. Ia mengakui pernah mengikuti rapat bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, tetapi menurutnya agenda tersebut membahas sengketa lahan antara warga dan PT BSS, bukan pengurusan HGB Summarecon.

Kasus ini bermula dari dugaan suap dalam pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor. KPK sebelumnya melakukan OTT pada 14 September 2026 dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta sejumlah pihak swasta.

KPK juga telah melakukan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen, termasuk dokumen SHGB, dokumen keuangan serta bukti elektronik yang berkaitan dengan pemblokiran dan sengketa tanah di Bogor.

Dalam konstruksi perkara yang telah disampaikan KPK, dugaan suap berkaitan dengan upaya membuka blokir dan memproses pemecahan HGB Summarecon. KPK menyebut terdapat pemberian uang Rp1,5 miliar dari pihak Summarecon melalui perantara kepada pihak yang diduga dapat membantu proses tersebut.

Hingga saat ini, Jaro Ade belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namanya masih sebatas dikaitkan dengan informasi mengenai pertemuan yang sedang didalami penyidik KPK. Karena itu, dugaan keterlibatan Jaro Ade dalam perkara HGB Summarecon belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum atau tindak pidana.

KPK masih mengembangkan perkara untuk mengungkap konstruksi kasus serta memastikan keterkaitan masing-masing pihak berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.

**