HAKIM KASUS ROY SURYO DAN DOKTER TIFA DIADUKAN KE KY, PMAKI SOROT ABSENNYA JOKOWI DI PERSIDANGAN

Fbinewsbanten 18.46 0

JAKARTA — FBINEWS  

Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi (PMAKI) mendatangi Gedung Komisi Yudisial (KY) pada Selasa, 20 Oktober 2026, untuk mengadukan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menangani perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

Pengaduan tersebut dilayangkan karena PMAKI menilai majelis hakim belum menggunakan kewenangannya secara aktif untuk meminta kehadiran Jokowi di persidangan sebagai saksi korban sekaligus pelapor utama. Selain itu, pihak pengadu juga mempersoalkan belum dihadirkannya ijazah asli Jokowi sebagai bukti fisik dalam proses persidangan.

PMAKI MINTA KOMISI YUDISIAL BERTINDAK

Ketua PMAKI, Saefuddin, menyampaikan bahwa pengaduan tersebut bertujuan mendorong pengawasan terhadap jalannya persidangan agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

PMAKI meminta Komisi Yudisial lebih aktif menjalankan fungsi pengawasannya. Mereka juga mendesak KY menyurati majelis hakim agar mempertimbangkan langkah hukum untuk menghadirkan Jokowi di persidangan demi menjamin kepastian hukum dan keterbukaan proses peradilan.

Menurut pihak pengadu, kehadiran saksi yang dinilai penting serta pemeriksaan alat bukti perlu menjadi perhatian dalam mengungkap perkara tersebut secara objektif.

ROY SURYO TURUT MENDAMPINGI PENGADUAN

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo, yang berstatus sebagai terdakwa dalam perkara tersebut, turut hadir mendampingi perwakilan PMAKI saat mendatangi Gedung KY.

Roy menyatakan dukungannya terhadap pengaduan itu. Ia juga menyampaikan pandangannya dengan merujuk pada yurisprudensi terkait pentingnya kehadiran pelapor atau saksi korban utama dalam proses persidangan perkara pidana.

Roy berpendapat bahwa ketidakhadiran pelapor atau saksi korban dapat menimbulkan persoalan hukum terhadap kelanjutan perkara. Namun, pandangan tersebut merupakan argumentasi pihak terdakwa dan tidak serta-merta berarti perkara otomatis gugur atau batal demi hukum. Penilaian mengenai dampak hukum ketidakhadiran saksi harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan pertimbangan majelis hakim.

PROSES HUKUM MASIH BERJALAN

Pengaduan PMAKI kepada Komisi Yudisial menjadi bagian dari dinamika yang berkembang dalam perkara dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa.

Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai hasil pemeriksaan atau tindak lanjut resmi Komisi Yudisial atas pengaduan tersebut.

Perlu ditegaskan, pengaduan terhadap majelis hakim tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran kode etik. Penanganannya tetap menjadi kewenangan lembaga terkait sesuai prosedur yang berlaku.

Masyarakat pun diharapkan mengikuti perkembangan perkara ini secara objektif, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta independensi lembaga peradilan.

**