USAI DUA KALI TAK PENUHI PANGGILAN KPK, NUSRON WAHID MUNCUL DI SIDANG KABINET PRABOWO-GIBRAN

Fbinewsbanten 17.54 0

JAKARTA — FBINEWS  

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terpantau menghadiri Sidang Kabinet Paripurna evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Kehadiran Nusron menjadi perhatian publik karena berlangsung setelah dirinya dua kali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan perkara korupsi di lingkungan kementeriannya.

Berdasarkan siaran resmi Sekretariat Presiden, Nusron terlihat duduk di barisan belakang ruang sidang dengan mengenakan kemeja putih dan peci hitam.

Namun, saat memasuki kompleks Istana, keberadaannya tidak terpantau oleh awak media yang berjaga di area pilar Istana. Ia diduga masuk melalui jalur yang tidak terlihat oleh para jurnalis.

MUNCUL DI ISTANA DI TENGAH SOROTAN PUBLIK

Kehadiran Nusron dalam agenda kenegaraan tersebut langsung menjadi perhatian, mengingat sebelumnya ia menjadi sorotan akibat ketidakhadirannya dalam dua agenda pemeriksaan KPK.

Sidang Kabinet Paripurna itu sendiri digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun, termasuk capaian program dan arah kebijakan pemerintah ke depan.

Sebagai anggota kabinet, Nusron turut hadir dalam agenda evaluasi pemerintahan bersama para menteri dan pejabat negara lainnya.

Meski demikian, kehadirannya di Istana tidak serta-merta menjawab persoalan mengenai jadwal pemeriksaan yang sebelumnya tidak dipenuhinya.

DUA KALI TAK PENUHI PANGGILAN KPK

Sebelumnya, Nusron Wahid dilaporkan dua kali tidak memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan kementeriannya.

Ketidakhadirannya tersebut menjadi perhatian karena pemeriksaan saksi merupakan bagian dari proses pengumpulan keterangan dan bukti oleh penyidik.

Pihak Imigrasi dan kementerian sebelumnya menyebut ketidakhadiran Nusron berkaitan dengan agenda tugas atau perjalanan dinas ke Malaysia dan Singapura.

Alasan tersebut menjadi penjelasan atas ketidakhadirannya, sementara perkembangan lebih lanjut mengenai pemanggilan dan jadwal pemeriksaan berikutnya bergantung pada proses penyidikan KPK.

PUBLIK MENANTI KEJELASAN PROSES HUKUM

Kemunculan Nusron dalam sidang kabinet kembali menempatkan isu kepatuhan pejabat publik terhadap proses penegakan hukum dalam perhatian masyarakat.

Sebagai pejabat negara, kehadiran dalam agenda pemerintahan merupakan bagian dari tugas kedinasan. Di sisi lain, pemenuhan panggilan aparat penegak hukum juga penting untuk mendukung kelancaran proses penyidikan.

Status Nusron dalam perkara tersebut, berdasarkan informasi yang disampaikan, adalah sebagai saksi. Ketidakhadiran dalam pemanggilan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.

Publik kini menanti kejelasan mengenai tindak lanjut pemeriksaan KPK serta penjelasan resmi mengenai jadwal pemanggilan berikutnya.

**