Indonesia Pangkas Ekspor Gas ke Singapura, Lawrence Wong Tegaskan Komitmen Kontrak Harus Dipenuhi

Fbinewsbanten 18.46 0

JAKARTA — FBINEWS  

Pemerintah Indonesia resmi mengurangi volume ekspor gas bumi melalui pipa ke Singapura sebesar 31 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd) atau setara 31 BBTUD mulai Sabtu, 24 Oktober 2026. Kebijakan ini diambil untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, terutama guna menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Batam, Bintan, dan Sumatra.

Langkah tersebut langsung mendapat perhatian Pemerintah Singapura. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, menegaskan bahwa pihaknya mengharapkan seluruh pihak tetap menghormati dan memenuhi komitmen kontrak komersial yang telah disepakati.

Pernyataan itu menegaskan pentingnya kepastian pasokan energi di tengah kebijakan Indonesia yang semakin mengutamakan ketahanan energi nasional.

PRIORITAS ENERGI DALAM NEGERI

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa pengurangan ekspor dilakukan untuk mengalihkan sebagian pasokan gas ke kebutuhan domestik. Langkah tersebut bertujuan menjaga keandalan pembangkit listrik, khususnya di wilayah yang membutuhkan pasokan gas untuk mendukung operasional kelistrikan.

Kebijakan ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur prioritas pemanfaatan minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Berdasarkan rincian yang disampaikan, pengalihan pasokan gas dilakukan melalui dua jalur utama, yakni:

- Blok Natuna: Sebanyak 15 juta standar kaki kubik gas per hari dialihkan untuk kebutuhan PLN Batam melalui jaringan pipa West Natuna Transportation System (WNTS).

- Wilayah Sumatra: Sebanyak 16 juta standar kaki kubik gas per hari dialihkan melalui jaringan pipa Transgasindo (TGI).

Dengan pengalihan tersebut, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi di tengah meningkatnya tuntutan terhadap ketahanan energi nasional.

Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai pentingnya memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

LAWRENCE WONG: KOMITMEN KONTRAK HARUS DIHORMATI

Di sisi lain, Perdana Menteri Lawrence Wong menegaskan bahwa Singapura mengharapkan seluruh pihak tetap menjalankan kewajiban sesuai kontrak komersial yang telah disepakati.

Pihak importir gas Singapura juga disebut akan mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka berdasarkan perjanjian yang berlaku.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena pengurangan pasokan gas berpotensi memengaruhi hubungan perdagangan energi kedua negara, yang selama ini terhubung melalui infrastruktur pipa lintas batas.

Meski demikian, Pemerintah Singapura menyatakan dampak pengurangan pasokan tersebut masih relatif terkendali.

SINGAPURA SIAPKAN LANGKAH ANTISIPASI

Otoritas Pasar Energi Singapura atau Energy Market Authority (EMA) menyebut pengurangan pasokan dalam periode yang dibahas mencapai sekitar 17 BBTUD selama 18 hari, atau kurang dari dua persen dari total kebutuhan gas harian Singapura yang mencapai lebih dari 1.000 BBTUD.

Untuk mengantisipasi risiko gangguan pasokan dari jaringan pipa regional, Singapura terus memperkuat diversifikasi sumber energi melalui impor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).

Keberadaan terminal LNG memungkinkan Singapura mendatangkan gas dari berbagai negara melalui jalur laut, sehingga ketergantungan terhadap pasokan pipa dari negara tetangga dapat dikurangi.

Selain diversifikasi LNG, Singapura juga mulai mengkaji potensi energi nuklir sebagai salah satu pilihan sumber listrik jangka panjang yang rendah emisi dan andal.

Lawrence Wong menyampaikan bahwa Singapura berencana bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mulai 2027 untuk melakukan tinjauan infrastruktur nuklir terintegrasi.

KETAHANAN ENERGI JADI TANTANGAN REGIONAL

Pengurangan ekspor gas ini memperlihatkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan energi domestik dan komitmen perdagangan internasional.

Bagi Indonesia, pemenuhan kebutuhan dalam negeri menjadi prioritas strategis untuk menjaga keandalan listrik dan memperkuat ketahanan energi. Sementara bagi Singapura, kepastian pasokan dan penghormatan terhadap kontrak komersial tetap menjadi perhatian utama.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada pengaturan pasokan, pelaksanaan kontrak yang berlaku, serta komunikasi antara kedua negara agar kebutuhan energi masing-masing tetap terjaga tanpa mengabaikan kepastian hubungan perdagangan.

**