Menkeu Ingatkan Pemprov DKI soal Rencana Terbitkan Obligasi Jakarta

Fbinewsbanten 20.08 0

 

JAKARTA — FBINEWS

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah atau Obligasi Jakarta mendapat perhatian dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengingatkan agar rencana penerbitan instrumen pembiayaan tersebut dilakukan sesuai regulasi yang berlaku.

Suahasil mengakui, rencana penerbitan Obligasi Jakarta sempat dibahas dalam pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Namun, dia belum mengungkapkan secara terperinci hasil pembahasan tersebut.

"Jadi soal obligasi, itu kan sudah ada ketentuannya. Kita jalankan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Suahasil usai menghadiri Rapimnas Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Selain memastikan kepatuhan terhadap regulasi, Suahasil mengingatkan Pemprov DKI agar mempertimbangkan kondisi pasar sebelum menerbitkan obligasi.

Menurutnya, situasi ekonomi global saat ini masih menghadapi ketidakpastian sehingga momentum penerbitan surat utang daerah perlu diperhitungkan secara matang.

"Menerbitkan obligasi tentu harus terus melihat kondisi yang sedang terjadi. Saat ini kondisi global sedang kurang bagus," tuturnya.

Suahasil menegaskan, keputusan untuk menerbitkan obligasi tetap menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Meski demikian, kondisi global harus menjadi salah satu pertimbangan utama.

"Pilihannya tetap ada di masing-masing daerah, tetapi perhatikan seperti apa kondisi global yang sedang dihadapi," kata Suahasil.

Pramono Bahas Obligasi dengan Kemenkeu

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menemui jajaran pimpinan Kementerian Keuangan di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan keuangan daerah menjadi pembahasan, mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH), penyempurnaan ruang fiskal, hingga peluang penerbitan obligasi daerah.

"Berbagai hal kami bahas, termasuk dana bagi hasil, penyempurnaan ruang fiskal, hingga masalah obligasi,” kata Pramono saat ditemui di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara.

Meski demikian, Pramono belum mengungkapkan hasil konkret pertemuan tersebut. Dia juga belum memastikan apakah pemerintah pusat akan memberikan persetujuan terhadap rencana penerbitan Obligasi Jakarta.

Pramono menegaskan, Pemprov DKI akan mengikuti seluruh arahan dan keputusan pemerintah pusat terkait kebijakan pembiayaan daerah melalui penerbitan obligasi.

"Mengenai obligasi, saya menyampaikan kepada Bapak Menkeu bahwa Pemprov DKI Jakarta sepenuhnya mengikuti apa yang diputuskan pemerintah pusat," tegasnya.

"Pokoknya seluruh hal yang berkaitan dengan obligasi, kami mengikuti sepenuhnya arahan pusat," pungkas Pramono.

**