Sri Sultan Buka Suara soal Kericuhan Demo di Yogyakarta, Pelaku Kekerasan Harus Diproses Hukum
YOGYAKARTA — FBINEWS
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa setiap tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum dalam rangkaian aksi massa di Yogyakarta harus ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sri Sultan mengingatkan bahwa demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh disertai tindakan anarkis, kekerasan, maupun perbuatan yang membahayakan orang lain.
Penegasan itu disampaikan Sri Sultan saat menanggapi kericuhan yang terjadi setelah aksi demonstrasi di Yogyakarta, Jumat (30/10/2026).
“Saya kan sudah bilang, demokrasi boleh, tapi jangan melakukan tindakan yang melanggar hukum,” tegas Sri Sultan.
Menurutnya, pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Hal tersebut juga berlaku bagi mereka yang diduga melakukan kekerasan maupun membawa senjata tajam dalam rangkaian kericuhan.
Sri Sultan turut menyoroti adanya rekaman yang memperlihatkan seseorang membawa senjata tajam saat situasi memanas. Ia menegaskan bahwa membawa senjata tajam dalam aksi massa tidak dapat dibenarkan karena berpotensi melukai dan membahayakan keselamatan orang lain.
“Enggak boleh membawa sajam. Itu otomatis nanti diperkirakan dia akan melukai orang lain. Wong lempar batu saja bisa membuat orang lain sakit. Yang penting itu kekerasan jangan terjadi,” ujarnya.
Di sisi lain, Sri Sultan menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang telah melakukan pengamanan selama berlangsungnya demonstrasi mahasiswa. Ia menilai aksi mahasiswa tersebut berjalan dengan tertib.
Namun, ia membedakan pelaksanaan demonstrasi mahasiswa dengan situasi yang terjadi pada sore hingga malam hari setelah aksi tersebut selesai.
Sri Sultan berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan yang berpotensi memicu konflik serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia kembali menekankan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang harus dihormati dalam kehidupan demokrasi. Meski demikian, setiap kebebasan tetap memiliki batas, yakni tidak melanggar hukum dan tidak merugikan keselamatan orang lain.
Menurut Sri Sultan, menjaga situasi tetap aman dan kondusif merupakan tanggung jawab bersama agar perbedaan pendapat tidak berujung pada kekerasan maupun perpecahan di tengah masyarakat.
**

Posting Komentar