PANSEL KPU DISETUJUI, MARDANI ALI SERA: TINGGAL TUNGGU PENGUMUMAN RESMI

Fbinewsbanten 16.32 0

JAKARTA — FBINEWS  

Pembentukan panitia seleksi (pansel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diusulkan pemerintah disebut telah mendapat persetujuan dan kini tinggal menunggu pengumuman resmi. Informasi tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Mardani mengungkapkan, proses pembentukan pansel telah berjalan dan komunikasi dengan sejumlah pihak terkait telah dilakukan. Ia menyebut, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) juga telah mengirimkan surat kepada Presiden terkait proses tersebut.

“Mestinya 12 Oktober 2026. Saya sudah komunikasi dengan Dirjen Polpum. Dirjen Polpum sudah mengirimkan surat ke Presiden, kemudian saya kontak Wakil Ketua DPR Pak Dasco, sudah jadi,” kata Mardani kepada wartawan.

TINGGAL MENUNGGU PENGUMUMAN

Menurut Mardani, tahapan pembentukan pansel pada dasarnya telah selesai. Dengan demikian, masyarakat tinggal menunggu pengumuman resmi mengenai susunan anggota panitia seleksi tersebut.

Pembentukan pansel menjadi bagian penting dalam proses seleksi yang berkaitan dengan kelembagaan KPU. Keberadaan panitia seleksi diharapkan dapat mendukung proses yang transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Meski demikian, susunan nama anggota pansel belum disampaikan secara resmi dalam keterangan Mardani tersebut.

PUBLIK MENANTI KEJELASAN PROSES SELEKSI

Perkembangan pembentukan pansel KPU menjadi perhatian karena proses seleksi di lembaga penyelenggara pemilu berkaitan erat dengan upaya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Pengumuman resmi dari pemerintah nantinya diharapkan memberikan kejelasan mengenai susunan anggota pansel sekaligus tahapan berikutnya dalam proses seleksi.

Hingga pengumuman resmi diterbitkan, informasi mengenai nama-nama anggota pansel dan jadwal lanjutan masih perlu menunggu keterangan dari pihak berwenang.

**