BNPB INTEGRASIKAN DATA HOTSPOT DAN PERIZINAN LAHAN, PEMEGANG IZIN BISA TERIDENTIFIKASI SAAT TERJADI KARHUTLA

Fbinewsbanten 18.45 0

 

JAKARTA — FBINEWS  

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengembangkan sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis integrasi data spasial dan perizinan. Melalui sistem ini, lokasi kebakaran dapat dipetakan hingga mengidentifikasi pemegang izin atau pengelola lahan yang wilayahnya terindikasi mengalami kebakaran.

Sistem tersebut memungkinkan BNPB memantau titik panas (hotspot), perkembangan luasan area terbakar, sekaligus mencocokkan lokasi kebakaran dengan data perizinan, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan Lahan (HPL), serta konsesi kehutanan dan perkebunan.

Pengembangan sistem ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan karhutla. Penanganan tidak lagi hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga mencakup penelusuran lokasi kebakaran, pengawasan pemanfaatan lahan, hingga pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha yang dipimpin Menko Polkam Dudung Abdurachman di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Kristomei menjelaskan, integrasi data spasial dengan informasi perizinan memungkinkan pemerintah mengetahui pihak yang memiliki izin atau mengelola lahan tempat terdeteksinya kebakaran.

Namun, ia menegaskan bahwa hasil pemetaan tersebut tetap harus ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait.

2.529 TITIK PANAS, 976 TITIK API TERDETEKSI

Urgensi penguatan sistem pengawasan tersebut terlihat dari masih tingginya aktivitas kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia.

Berdasarkan pemantauan GIS BNPB dan satelit NASA FIRMS hingga Minggu (8/11/2026) pukul 18.00 WIB, tercatat sebanyak 2.529 titik panas dan 976 titik api. Total luasan area terbakar mencapai 5.335 hektare, dengan sekitar 1.925 hektare di antaranya masih terpantau belum padam.

Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 443 titik. Berikutnya Papua Selatan dengan 427 titik dan Sulawesi Tenggara sebanyak 279 titik.

Sementara berdasarkan luasan area terbakar, Kalimantan Tengah mencapai 1.098 hektare, Papua Selatan 830 hektare, dan Sulawesi Tenggara 566 hektare.

Dalam rapat tersebut, Kristomei juga menyoroti sejumlah wilayah di Papua Selatan yang berdasarkan pengamatan citra satelit terindikasi mengalami pembukaan lahan dengan cara dibakar.

BNPB telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta unsur TNI dan Polri untuk melakukan pengecekan langsung. Sebelumnya, pada 4 November 2026, Menteri Kehutanan juga telah menyampaikan surat kepada Gubernur Papua Selatan terkait kebutuhan verifikasi dan klarifikasi kondisi lahan tersebut.

BNPB turut memaparkan hasil identifikasi awal sebaran titik panas pada sejumlah wilayah konsesi perusahaan, di antaranya PT Merauke Sarjaya dan PT Selaras Inti Semesta.

Meski demikian, data tersebut masih memerlukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya dan menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing instansi.

PEMEGANG IZIN DIUSULKAN WAJIB MERESPONS HOTSPOT

Untuk memperkuat pengawasan, BNPB mendorong integrasi data lintas kementerian dan lembaga, termasuk data perizinan kehutanan, HGU, perkebunan, hingga pertambangan.

Salah satu usulan yang mengemuka dalam rapat adalah penerapan kewajiban respons terhadap setiap titik panas yang terdeteksi di wilayah perizinan.

Pemegang izin, baik pada kawasan HGU, hutan tanaman industri (HTI), maupun wilayah perizinan lainnya, diharapkan wajib melakukan pengecekan dan menyampaikan laporan dalam batas waktu yang disepakati.

Kristomei juga menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh hanya terbatas pada kawasan hutan dan perkebunan, tetapi harus mencakup seluruh aktivitas pemanfaatan lahan, termasuk pertambangan.

71 RIBU PERSONEL DAN 43 ARMADA UDARA DITERJUNKAN

Di sisi operasi, BNPB bersama unsur terkait terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan personel darat dan dukungan udara.

Berdasarkan laporan penanganan karhutla per 8 November 2026, sebanyak 71.878 personel darat telah dikerahkan di sejumlah wilayah.

Dukungan udara terdiri atas 25 helikopter untuk operasi water bombing serta 18 pesawat patroli, CASA, dan operasi modifikasi cuaca (OMC). Dengan demikian, total terdapat 43 armada udara yang mendukung penanganan karhutla.

BNPB juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah. Pada 7 November 2026, penyemaian bahan semai NaCl sebanyak 3.600 kilogram dilakukan dalam empat sorti.

Operasi tersebut menghasilkan hujan ringan di sejumlah wilayah, antara lain Gunung Mas, Sukamara, dan Lamandau.

Selain itu, BNPB memperoleh dukungan Pemerintah Australia berupa dua pesawat C-130 untuk membantu operasi penanganan karhutla di Kalimantan Timur.

Kedua pesawat tersebut memiliki kapasitas angkut air sekitar 15.000 liter dan mendukung operasi hingga enam sorti, dengan target distribusi air sekitar 100.000 liter per hari.

Melalui integrasi data hotspot, informasi perizinan, dan penguatan operasi di lapangan, BNPB mendorong pengawasan karhutla yang lebih menyeluruh.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat penanganan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat penelusuran, verifikasi, dan pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan lahan sehingga potensi kebakaran dapat diantisipasi sejak dini.

**