DESAKAN GIBRAN MUNDUR MENGUAT, ANGGOTA DPR ANCAM TEMPUH JALUR POLITIK

Fbinewsbanten 19.20 0

 

JAKARTA — FBINEWS  

Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya mulai disuarakan sejumlah anggota DPR RI. Desakan tersebut muncul menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah.

Ketua Fraksi PAN MPR RI, Syarifuddin Sudding, bahkan memperingatkan bahwa DPR dapat menempuh langkah politik apabila Gibran tidak bersedia mundur secara sukarela.

Menurut Sudding, putusan MA yang membatalkan keabsahan persyaratan pendidikan tersebut memiliki konsekuensi hukum terhadap pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden. Karena itu, ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap selesai begitu saja.

"Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung. Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada 'dieksekusi' lewat jalur politik," ujar Sudding, Senin (9/11/2026).

Anggota Komisi III DPR RI tersebut berpandangan, pengunduran diri secara sukarela merupakan bentuk penghormatan terhadap keputusan lembaga peradilan.

Ia juga menilai persoalan ini tidak hanya menyangkut persyaratan administratif pencalonan, tetapi turut berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat negara.

Menurut Sudding, setiap pejabat yang menduduki jabatan publik harus memiliki landasan hukum yang jelas serta legitimasi moral di hadapan masyarakat.

Pernyataan tersebut membuka kemungkinan bergulirnya polemik politik di parlemen menyusul putusan MA terkait dokumen pendidikan Gibran.

Meski demikian, desakan pengunduran diri dan ancaman menempuh jalur politik tersebut merupakan sikap politik Sudding. Konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden serta mekanisme konstitusional yang dapat ditempuh tetap harus merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku.

**