GEBER 25 KASUS TAMBANG EMAS ILEGAL, POLDA KALBAR AMANKAN 41 TERSANGKA DAN SITA UANG Rp424 JUTA

Fbinewsbanten 11.37 0

 

PONTIANAK — FBINEWS  

Polda Kalimantan Barat (Kalbar) membongkar 25 kasus pertambangan emas tanpa izin (PETI) dalam kurun waktu 19 Oktober hingga 1 November 2026. Sebanyak 41 orang diamankan sebagai tersangka dalam rangkaian penindakan tersebut.

Dari pengungkapan itu, polisi menyita barang bukti berupa 435,9 gram emas, uang tunai Rp424.299.000, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas pertambangan ilegal.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Lobi Ditreskrimsus Polda Kalbar, Selasa (10/11/2026). Kegiatan dipimpin Dirreskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol. Burhanuddin, didampingi Kabidhumas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono dan jajaran penyidik.

25 Kasus, 41 Orang Jadi Tersangka

Dari total 25 perkara yang berhasil diungkap, tujuh kasus ditangani langsung Ditreskrimsus Polda Kalbar dengan tujuh tersangka.

Sementara 18 kasus lainnya diungkap oleh jajaran Polres dengan jumlah 34 tersangka. Dengan demikian, total tersangka yang diamankan mencapai 41 orang.

Hasil penyelidikan mengungkap praktik PETI di Kalbar dilakukan melalui dua metode. Pertama, penambangan tradisional dengan memanfaatkan tenaga manusia dan peralatan sederhana.

Kedua, menggunakan alat berat berupa excavator untuk menggali, membongkar, memindahkan, hingga mengumpulkan material tambang yang diduga mengandung emas.

Polisi Bidik Pengepul hingga Penjual Emas Ilegal

Penyidik juga menemukan adanya rantai distribusi hasil tambang ilegal yang melibatkan sejumlah pihak.

Emas hasil penambangan dibawa kepada pengepul dalam bentuk butiran maupun lempengan. Bahkan, ditemukan tersangka yang diduga membeli emas dari para penambang tanpa izin melalui toko kelontong miliknya.

Emas tersebut kemudian diolah dengan cara dicor atau dibakar sebelum kembali dipasarkan.

Kabidhumas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono menegaskan, penegakan hukum tidak hanya menyasar para penambang, tetapi juga pihak yang menampung, mengangkut, mengolah, hingga menjual hasil tambang ilegal.

"Penindakan terhadap aktivitas PETI tidak hanya menyasar para pelaku penambangan, tetapi juga pihak-pihak yang menampung, mengangkut, mengolah, maupun menjual hasil tambang yang tidak memiliki izin," tegas Bambang.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal karena selain melanggar hukum, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Terancam Lima Tahun Penjara

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap pelaku penambangan tanpa izin.

Sementara pihak yang diduga terlibat dalam penampungan, pengangkutan, pengolahan, dan penjualan hasil tambang ilegal disangkakan melanggar Pasal 161 undang-undang yang sama.

Kedua ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak kategori IV atau Rp200 juta.

Polda Kalbar menegaskan pengungkapan 25 kasus ini bukan akhir dari penindakan. Kepolisian akan terus mengembangkan penyidikan untuk memutus mata rantai pertambangan emas ilegal, termasuk jaringan pengepul dan perdagangan hasil tambang tanpa izin.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya menekan praktik PETI, tetapi juga mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan perizinan.

**