KPK BONGKAR DUGAAN FEE PROYEK JALAN SUMUT HINGGA 4 PERSEN, TUJUH TERSANGKA SUDAH DITAHAN

Fbinewsbanten 11.47 0

 

MEDAN — FBINEWS  

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Penyidik menggeledah enam lokasi, termasuk kantor BBPJN Sumut, rumah mantan pejabat Dinas PUPR, hingga kediaman dua kontraktor swasta.

Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Penyitaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus menelusuri aliran uang dalam dugaan praktik korupsi proyek infrastruktur tersebut.

Kasus ini turut menyeret delapan tersangka baru yang ditetapkan KPK pada 30 September 2026. Mereka diduga terlibat dalam praktik permintaan dan penerimaan uang komitmen atau commitment fee dari kontraktor pelaksana proyek.

Enam Lokasi Jadi Sasaran Penggeledahan

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, enam lokasi yang digeledah terdiri dari dua kantor pemerintahan dan empat rumah pribadi.

Dua kantor tersebut adalah Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I dan Satker PJN Wilayah II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

Sementara empat rumah lainnya merupakan kediaman mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, mantan Kepala Satker BBPJN Sumut, serta dua kontraktor swasta.

"Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini," kata Budi.

Fee Proyek Diduga Mencapai 4 Persen

Perkara ini merupakan pengembangan kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang sebelumnya bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025.

Dalam penyidikan lanjutan, KPK menetapkan delapan tersangka baru pada 30 September 2026. Mereka berasal dari lingkungan pejabat BBPJN Sumut, mulai dari mantan kepala balai, kepala satuan kerja hingga pejabat pembuat komitmen (PPK).

Para tersangka diduga meminta dan menerima commitment fee dari kontraktor pelaksana proyek dengan besaran berkisar 0,5 persen hingga 4 persen, bergantung pada jabatan masing-masing.

Pemberian uang diduga dilakukan melalui transfer maupun secara tunai. Penyidik juga mendalami dugaan tekanan terhadap kontraktor yang tidak memenuhi permintaan tersebut, termasuk kemungkinan tidak mendapatkan pekerjaan proyek pada periode berikutnya.

Tujuh Tersangka Masuk Tahanan KPK

Dari delapan tersangka yang ditetapkan, tujuh orang telah ditahan KPK sejak 22 Oktober 2026.

Salah satunya adalah mantan Kepala BBPJN Sumut Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja. Selain itu, sejumlah mantan pejabat Satker PJN Wilayah I dan Wilayah II juga masuk dalam daftar tersangka yang telah ditahan.

Sementara satu tersangka lainnya, Dicky Erlangga, belum ditahan karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.

KPK kini terus mendalami dokumen dan barang bukti elektronik hasil penggeledahan untuk menelusuri aliran dana, memperkuat konstruksi perkara, serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Pengembangan kasus ini menjadi perhatian karena dugaan praktik korupsi tidak hanya menyangkut pejabat pengelola proyek, tetapi juga hubungan antara penyelenggara kegiatan infrastruktur dan kontraktor swasta.

Penyidikan masih berlangsung. KPK menegaskan proses pengusutan akan terus dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.

**