Tiga Tersangka Kasus Dana Desa Taliabu Diperiksa Kejati Malut, Proses Hukum Memasuki Babak Baru
16.54
0
TERNATE – Fbinews.net
Penanganan dugaan korupsi Dana Desa (DD) Kabupaten Pulau Taliabu mulai memasuki fase krusial. Setelah melalui proses penyidikan di Polda Maluku Utara, perkara tersebut kini berlanjut ke tangan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara melalui penyerahan tiga tersangka beserta barang bukti, Senin (9/11/2026).
Tiga tersangka yang diserahkan masing-masing berinisial Salim Ganiru, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Taliabu; Agusmaswati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD); serta La Ode Muslimin, aparatur sipil negara (ASN).
Penyerahan tersebut menandai peralihan penanganan perkara ke tahap penuntutan.
Namun, sebelum memasuki proses hukum berikutnya, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas, barang bukti, serta identitas dan kondisi para tersangka.
Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Maluku Utara, Matheos Matulessy, menjelaskan bahwa hingga pukul 18.15 WIT, proses penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II masih berlangsung.
"Penyerahan tersangka dan barang bukti masih sementara berjalan. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) sedang melakukan penelitian terhadap barang bukti maupun para tersangka," jelasnya.
Terkait kemungkinan ketiga tersangka langsung dititipkan ke rumah tahanan (rutan), pihak Kejati meminta agar proses tersebut menunggu penyelesaian seluruh tahapan administrasi.
"Administrasinya semuanya sementara dipersiapkan," ungkapnya.
Kejati juga memastikan bahwa hingga waktu tersebut, ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan oleh tim JPU. Dari ketiganya, dua orang berjenis kelamin laki-laki dan satu perempuan.
Tahap II ini menjadi momentum penting dalam perjalanan penanganan perkara dugaan korupsi Dana Desa Taliabu. Setelah proses penelitian tersangka dan barang bukti dinyatakan lengkap, perkara selanjutnya dipersiapkan untuk dilimpahkan ke pengadilan.
Publik kini menaruh perhatian terhadap keseriusan aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh. Sebab, dugaan penyimpangan Dana Desa bukan sekadar persoalan administrasi keuangan, melainkan menyangkut hak masyarakat desa atas anggaran pembangunan dan kesejahteraan.
Penegakan hukum diharapkan berjalan profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga seluruh fakta hukum dapat diuji secara terbuka dalam proses persidangan.
ILON.HI MUHAMMAD M.MARSAOLY
Posting Komentar