Tampilkan postingan dengan label MBD. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label MBD. Tampilkan semua postingan

2021/03/25

POLRES MBD MENUJU POLRI YANG PRESISI


   
MBD-FBINEWS.NET

Menuju pelayanan prediktif responsif, transparan berkeadilan atau presisi sejalan dengan program prioritas Kapolri, Polres Maluku Barat Daya (MBD) meluncurkan program Polisi Mengajar di wilayah perbatasan dan pesisir.

Prgram polisi mengajar dikemas dalam sebuah kegiatan yang disebut polisi peduli pendidikan anak perbatasan dan anak pesisir atau ‘Papeda Panas’ dengan melibatkan Bhabinkamtibmas sebagai pengajar dengan sasaran anak-anak usia dini di kabupaten dengan tajuk Kalwedo.


Sebagai Kepolisian Resor sebagai satuan kerja ditingkat kabupaten yang berkedudukan dibawah Kepolisian Daerah Maluku, Polres MBD mempersiapkan diri menuju polri yang presisi.

Hal ini sebagai bentuk implementasi program prioritas Kapolri serta mempermuda pelayanan prediktif, responsibilitas, transparan berkeadilan (presisi) kepada masyarakat.

Kapolres MBD AKBP Budi Adhy menjelaskan tujuan dengan dibuatnya kegiatan Papeda Panas sasarannya kepada anak usia dini di wilayah perbatasan dan pesisir.

”Jadi kita punya program dengan nama Papeda Panas ini bertujuan meningkatkan pengetahuan ilmu pendidikan dan meningkatkan wawasan kebangsaan terhadap anak di perbatasan dan pesisir,” jelas Kapolres.

Program Papeda Panas ini sendiri menunjut para Bhabinkamtibmas mengajarkan baca, tulis, cerita dongeng atau bermain sambil belajar kepada siswanya.
Dalam kegiatan belajar itu, kita juga mensialisasikan himbauan kamtibmas kepada mereka juga penerapan protokol kesehatan,” kata Kapolres.

Selain itu untuk juga jelas Kapolres, pihaknya juga mengelar ibadah dalam rangka menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
Kemudian memastikan kondisi keamanan di masyarakat, Polres MBD juga melakukan patroli roda dua dari Unit Sahbara, polsek jajaran hingga ke pelosok dalam rangka menciptakan rasa aman masyarakat.

Kapolres juga menjelaskan ada juga program pendekatan kepada masyarakat dengan menghadirkan polisi di pulau terluar guna membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendekatkan diri dan menjadi polisi yang dicintai masyarakat.
Disamping itu juga ada program silahturahmi Kapolres, Polsek jajaran dan Bhabinkamtibmas kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat dalam rangka meciptakan situasi yang kondusif di wilayah MBD.

”Terjalinya komunikasi yang antara polri dan tokoh agama, pemuda, masyarakat adat saya kira dapat menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah MBD termasuk ada sejumlah program lain yang sudah dilaksanakan saat ini seperti Satu Darah MBD, Pela Gandong, Ina Ama, dan Kampung Tanggug Kalwedo,” terang Kapolres.

Dijelaskan luas wilayah Kabupaten MBD adalah 72.423,61 kilometer persegi yang terdiri dari 8.648 kilometer persegi atau 11,94 persen daratan dan 63.775 kilometer persegi atau 88,06 persen perairan, sehingga diperlukan upaya optimalisasi kegiatan kepolisian untuk menjaga dan mengamankan wilayah MBD dari semua gangguan kamtibmas yang ada.

Selain itu guna menjamin stabilitas kamtibmas di Kabupaten MBF dan mewujudkan kehidupan manusia dan masyarakat yang cerdas adis, sejahtera, tangguh dan lestasi yang dijiwai budaya Kawedo dalam keutuhan NKRI, Polres MBD telah melakukan berbagai upaya dan langkah strategis yang tersusun dalam program kerja serta mengelar kekuatabta sampai dengan tingkat polsek.

”Pogram dan semua kegiatan ini kami berharap mampi mempercepat proses tranpormasi polri di wilayah Kabupaten MBD untuk menjadi polri yang presisi serta dapat meminimalkan gangguang kabtibmas dan menjadikan Polres MBD semakin dicintai oleh masyarakat sekaligus mewujudkan program prioritas Kapolri yaitu Polri yang Presisi,” tandasnya. (RK)

2021/03/17

Klasis GPM Lemola Dukung Penuh Penegakan Disiplin Prokes di MBD


   

MBD - Fbinews.net

Ketua klasis GPM Lemola “Pdt. Melkianus. M .Timisela, S.Th” mendukung penuh pelaksanaan operasi gabungan penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Guna pencegaan penularan virus Corona, maka lembaga Gereja Protestan Maluku Klasis Lemola telah membentuk BPB Klasis Lemola.

“Ini sesuai dengan aturan Sinodeal yang mana mengharuskan setiap jemaat atau Klasis untuk membentuk Tim Kerja /Badan Penanggulangan Bencana di tingkat Klasis. Agar dapat membantu menanggulagi bencana yang terjadi di jemaat-jemaat yang berada di wilayah klasis tersebut. Disamping itu BPB Klasis Lemola Hadir untuk turut membantu dan bersama-sama FORKOMPINDA dalam penerapan Prokes dan mengsosialisasikan ke masyarakat/ umat yang berada di Kota Tiakur Kab. MBD.




Ketua Klasis Lemola “Timisela  menjelaskan bahwa dukungan penuh kami kepada pemerintah daerah terkait penegakan disiplin prokes menjadi tugas kita semua, agar dapat memutus rantai penyebaran virus Corona di wilayah kita ini. Apalagi wilyah kita ini merupakan kepulauan yang berbatsan dengan Negara tetangga kita Timor-leste untuk itu sangatlah penting adanya kerja sama yang baik dalam penanggulangan waba virus corona. Pihak kami juga akan selalu berkoordinasi dengan GUSTU MBD agar kami di tingkat kelembagaan GPM Klasis Lemola dapat secara berkelanjutan untuk menerapkan Prokes di setiap jemaat yang ada di wilayah kami dengan baik. Kegiatan kami akan berlanjud dengan pembagian masker, vitamin-C, dan hand sanitizer pada jemaat yang akan melangsungkan persidangan jemaat antara lain ; jemaat Sera pulau lakor, jemaat Yohia pulau Leti dan Jemaat Poliu Pulau Moa. Berlanjut dengan penyuluhan penerapan sangsi disiplin prokes bagi jemaat-jemaat yang kami kunjungi dalam pembagian bantuan.



Disinggung mengenai edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Klasis GPM Lemola, “Timisela mengatakan edukasi sudah dilakukan dari awal oleh jajarannya sampai ketingkat jamaat-jemaat  Hanya saja, sanksi seperti yang diatur dalam Pergub/Perbub belum ada dan edukasi dilakukan secara komunikatif, persuasif serta humanis. Walaupun telah diedukasi, masih banyak masyarakat yang tidak disiplin dan belum sadar akan pentingnya memakai masker serta menerapkan prokes lainnya. “Ini menjadi tantangan kita bersama dalam penerapan prokes di masyarakat/umat” maka pada hari ini BPB Klasis GPM Lemola ikut serta dalam kegiatan Yustisi yang di lakukan oleh GUSTU ‘katanya.

Ketua Klasis Lemola “Timisela  “menambahkan dengan konsistensi penegakan aturan yang tertulis di dalam pergub dan perbup, masyarakat /umat lambat laun akan menyadari pentingnya pemakaian masker dalam setiap aktivitas sehari-hari di luar rumah. Dilihat dari implikasi pelaksanaan sosialisasi selama dua minggu dan penerapan sanksi administrasi, masyarakat sudah sangat konsisten menggunakan masker. “Hanya saja penggunaannya belum benar seperti tidak menutup hidung dan dagu. Hanya menggantung di leher. Itu yang harus lebih ditekankan saat ini, benteng pertahanan terbaik yang bisa kita lakukan adalah menerapkan prokes secara ketat,dan jaga imun tubuh” tutur Kekla Timisela.. (17-maret-2021) 
 
***JQ27***

2021/03/06

Jelang Peringatan HUT KOREM 151 ke 18. Kodim 1511 Moa Bersinergi Laksanakan Karya Bhakti di tempat Ibadah

   
MBD –FBINEWS.NET

Dalam rangka memperingati HUT Korem 151 ke 18 Tahun 2021 yang jatuh pada tanggal 13 maret 2021 mendatang, Kodim 1511/Moa ( Maluku Barat Daya) Bersinergi bersama Polri dan para pelayan di jemaat GPM tiakur melaksanakan kegiatan Karya Bhakti membersihkan tempat ibadah (gedung gereja Eliora) dan sarana umum. Sabtu (06/03/21).


Dandim 1511/Moa Letkol Inf. Wira Muhharromah ,”Kegiatan ini adalah dalam rangka memperingati HUT Korem 151/Binaiya ke 18 Tahun, sekaligus menyambung tali silahturahmi dan menjaga kekompakan TNI-POLRI bersam masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan NKRI-Timor Leste yang mana masuk dalam wilayah kabupaten Maluku Barat Daya-provinsi Maluku. Dengan harapan Kebersihan sarana umum atau gedung gereja sangat penting guna memberi kenyamanan bagi masyarakat/umat yang datang beribadah serta menciptakan kebersihan lingkungan dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik”ujarnya.


“ Pembersihan secara gotong royong,bukan hanya disini saja di setiap Koramil diwilayah Jajaran Kodim 1511/Moa secara serentak melakukan Karya Bhakti membantu warganya masing-masing melakukan kegiatan pembersihan tempat ibadah dan sarana umum,”Pungkas Wira M.

Kegiatan tersebut di hadiri oleh ,Dandim Moa Letkol Inf. Wira Muhharromah beserta anggota kodim dan Danpos Udara, Danpos Laut yang berada di wilayah MBD, Kapolres MBD AKBP. Budi Adhi Buono, S.H, S.Ik, M.H beserta 20 orang anggota, Danki Brimob bersama Anggota 20 orang anggota serta Ketua Majelis Jemaat Tiakutur Pdt. R.M. Maail, S.Teol dan para perangkat pelayan Majelis Jemaat GPM Tiakur, dan kegiatan ini pun mendapat dukungan dan respon positif dari umat agar supaya kegiatan serupa terus dapat dilaksanakan.

Adapun sasaran Karya Bhakti Koramil Penajam yaitu " pembersihan lingkungan gereja Eliora dan sarana umum. Adapun harapan harapan dari Dandim MBD bahwa kegiatan ini berdapak positif bagi kita semua dan masyarakat/umat sehingga dalam masa pandemi covid-19 prokes dapat diterapkan dengan baik dalam setiap kegiatan kita di tengah masyarakat..
Kalwedo..( JQ ).

2021/03/02

LEGISLATOR MBD SEBUT ADA DISKRIMINASI DAN PEMBATASAN HAK HIDUP OLEH PEMPUS DAN PEMPROV.

   
MALUKU BD-FBINEWS.NET

Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia No : 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang tidak mengakomidir propinsi maluku sebagai salah satu daerah sentra produksi minuman tradisional membuat salah satu kegislator asal maluku barat daya angkat bicara.

Menurut salah satu anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya Yesri Lolopaly SH berpendapat, setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor :10 tahun 2021 maka Presiden Jokowidodo terkesan telah membatasi hak hidup rakyat Maluku. Kritikan tersebut bukankah tanpa alasan. Bagi Lolopaly, sesungguhnya Perpres ini sangat berdampak baik pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat penyuling minuman tradisional (sopi) di Maluku.

Kepada pers di sekretariat Partai Demokrat Kabupaten Maluku Barat Daya , (1/3/2021) Yesri menjelaskan, selaku Wakil Rakyat yang mengemban amanah rakyat, maka terkait Peraturan Presiden No : 10 tahun 2021 tentang bidang usaha dan penanaman modal , yang di teken oleh Presiden pada tanggal (2/2/2021) untuk melegalkan minuman (sopi) di beberapa daerah yakni , propinsi NTT , BALI , SULUT dan PAPUA sangat mendiskriminasikan masyarakat maluku.

“sangat tidak adil karena Propinsi Maluku dilupakan. kalau bicara tentang minuman tradisional (sopi) , maluku termasuk daerah produksi terbesar
namun terhadap perpres ini , selaku wakil rakyat kabupaten (MBD) kami berpendapat, Presiden telah melakukan diskriminasi terhadap masyarakat Maluku”, tuturnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kab. MBD ini berpandangan, jauh sebelum kemerdekaan, Maluku adalah salah satu daerah yang membentuk negara republik indonesia. Dengan begitu, terhadap kondisi ini pak jokowi melegalkan produksi minuman keras pada beberapa daerah nanun mengapa propinsi maluku tidak termasuk dalam skala prioritas pemerintah pusat..? tanya Lolopaly.

Yesri menjelaskan, berdasarkan undang-undang dasar 1945 pasal 28 telah ditegaskan bahwa, setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidupnya. Nah dengan demikian, kalau bicara tentang minuman tradisional (sopi) berarti bicara tentang pendapatan ekonomi masyarakat maluku khususnya di jasirah tenggara raya.

oleh sebab itu dirinya menilai, presiden sudah membatasi hak hidup rakyat Maluku jika dilihat dari sisi ekonomi tegas pria asal pulau wetar ini.

“kalau dilihat dari sisi budaya di dalam pasal 28 ayat 18 (b) , maka negara harusnya menghormati dan menghargai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya , sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi”, tandasnya.

Dia menuturkan, pada bulan oktober 2016 silam, Sopi telah di tetapkan sebagai wariasan budaya oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) maluku, namun terkait hal ini (minuman tradisional red) mengapa pemerintah propinsi maluku tidak mengusulkan kepada Pak Presiden untuk selanjutnya di tetapkan dalam peraturan presiden No:10 tahun 2021 sehingga, dalam produksi minuman keras bisa dilegalkan oleh pemerintah, kesalnya.

Olehnya itu, Lolopaly meminta Gubernur dan DPRD Propinsi Maluku agar secepatnya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Propinsi Maluku dapat diakomodir masuk dalam Perpres dan setara dengan empat propinsi lainnya, imbuh Yesri.

“Sebagi wakil rakyat, saya meminta kepada saudara gubernur dan teman-teman legilatif (DPRD) Propinsi Maluku atau komisi yang membidangi minuman keras , sehingga hal ini secepatnya di usulkan kepada permerintah pusat dalam hal ini bapak presiden , sehingga status Propinsi Maluku bisa sama dengan empat propinsi yang lain” cetusnya sembari menambahkan, dengan legalnya produksi minuman keras maka, investor asing maupun lokal akan berani untuk membangun pabrik industri pengolahan di Maluku sehingga ada multiplayer efect secara ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani sopi, ungkap Lolopaly di akhir Press conferencenya.(nps)

2021/01/30

Kejari MBD Jadi Orang Pertama Penerima Vaksin Sinovac


   
MBD-FBINEWS.NET
 
Pada hari pertama pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Kepala Kejaksaan Negeri MBD, Herwin Ardiono, SH menjadi orang pertama dari beberapa orang yang pertama di kabupaten MBD yang menerima vaksinasi. Dari Pejabat, Camat, unsur TNI-Polri dan Puteri Pariwisata MBD. Kegiatan berlangsung pada hari jumat tanggal 29/01/2021 di gedung serbaguna KALWEDO.


Dalam syarat dan ketentuan Semuanya yang masuk dalam daftar 10 (Sepuluh) pejabat publik dan 1.110 tenaga kesehatan (Nakes) yang berhak menerima pertama vaksin, tahap pertama diterima oleh 1.220 orang. Nakes itu sudah termasuk juga pegawai administrasi, satpam dan klining service. Vaksin akan diterima dua kali untuk setiap penerima, terhitung dua minggu atau 14 (Empat belas) hari setelah menerima vaksin pertama.

Maka terhitung sudah total vaksin yang telah ditiba dan diterima oleh kabupaten MBD adalah sebanyak 2.240 vaksin Sinovac. Vaksin akan dilakukan hingga tahun tahun depan (2022 Red), dilaksanakan dalam 4 tahapan. Tahapan pertama untuk 1.120 orang, yaitu 10 pejabat public dan 1.110 Nakes, tahap kedua untuk orang yang rentan, tahap ketiga untuk pelaku bisnis dan tahap keempat untuk masyarakat.

Penerima vaksin akan dilayani dalam empat kategori. Yakni, Meja Pertama Pendaftaran, Meja Kedua Screning, Meja Ketiga Vaksinasi dan Meja Keempat Pencatatan dan Observasi. Sebelum pelaksanaan vaksin Covid-19 dilakukan screening terhadap penerima vaksin, tidak semua bisa mendapat vaksin. Baik itu pemimpin daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tenaga kesehatan, pelaku bisnis dan masyarakat.

Screening dilakukan untuk memastikan fisik penerima vaksin. Kondisi yang tidak dapat diberikan vaksin Covid-19, yakni pernah terkonfirmasi Covid-19, ibu hamil dan ibu menyusui. Kondisi yang menjalani terapi jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah, penyakit jantung, autoimun dan saluran pencernaan kronis. Kemudian penderita hipertiroid, kanker, diabetes melitus, HIV dan tuberkolosis.

Apalagi yang memiliki penyakit bawaan, tidak diizinkan menerima vaksin. Kondisi ini membuat tim kesehatan perlu memeriksa secara teliti calon penerima vaksin, sebelum vaksinasi tahap pertama dilakukan. Calon penerima vaksin, harus menjelaskan secara rinci bagaimana kondisi kesehatannya sebelum menjalani vaksinasi.

Pasalnya, ada beberapa kondisi yang membuat kesehatan tertentu tidak diimbau untuk melakukan vaknsinasi. tidak ada syarat khusus sesungguhnya bagi orang yang akan diberikan vaksin, sepanjang kondisi tubuh calon penerima vaksin sehat dan tidak dalam kondisi sakit. KALWEDO

2021/01/13

Kunjungan Danrem 151 Binaiya Bawa Sejumlah Petinggi Korem Ke Moa


   

MALUKU BARAT-FBINEWS.NET

" Danrem 151 Binaiya Brigjen TNI Arnol A.P Ritiauw dan Ibu serta Rombongan Tiba dibandara Yos Orno Imsula Selasa 12 Januari 2021 Pukul 11.20 wit menggunakan maskapai penerbangan Trigana Air no Flight IL 427. kehadiran Danrem dan ibu beserta Rombongan dalam rangka dalam rangka Pelantikan Komandan Kodim 1511/P. Moa (Letkol Inf. Wira Muharromah, SH) yg bertempat di gedung Kodim Moa Kelurahan Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku.

Adapun Rombongan Danrem 151/Binaiya dan Ibu, Kasiter Korem 151/Binaiya, Kolonel Inf Jocky Pesulima, Ibu Kasiter Korem 151/Binaiya, Ibu Jovita Rina Natalia, Kasipers Korem 151/Binaiya, Kol.Inf Arief Budiono,Ibu Kasipers Korem 151/Binaiya, Ny Rini Indah Jauharoh, Dandim 1502/Masohi, Letkol Inf Nunung Wahyu Nugroho, Ibu Dandim 1502/Masohi, Ny.Titha Herlina Wati,Dandim 1503/Tual, Letkol Inf. Mario Christian Noya, Ibu Dandim 1503/Tual, Ny.Christina Andriana S.P. SE, Dandim 1504/Ambon, Letkol Inf. Dominggus C Soumakil, Ibu Dandim 1504/Ambon , Ny.Soumakil, Dandim 1506/Namlea, Letkol Agus Guwandi, Ibu Dandim 1506/Namlea, Ny.Ery Prasetyanti. R. Prabandari, Dandim 1507/Saumlaki, Letkol Inf. Indra Hirawanto, Ibu Dandim 1507/Saumlaki, Ny.Dian hardiyanti hirawanto.


Turut hadir bersama Rombongan Danrem 151/Binaya di kediaman Sekda MBD Sbb,Dandim 1511/ P. Moa, Letkol Inf. Wira Muharromah,Waka Polres MBD, Kompol J.Parinussa SH, MH, Ketua DPRD Kab. MBD, atau yg mewakili/ Bpk. Odis Kaihoru, Kajari MBD, atau yg mewakili/ Bpk. Sudarmono Tuhulele. SH, Pabung TNI – AL, Kapten Laut M. Taufik, Pa Bung TNI-AU, Letda Sus Albertus Guntur ,ST, Asisten 1, Bpk Dace Remialy.

"Menurutnya alasan saya membawah sejumlah petinggi Korem agar dapat melihat secara langsung wilayah Maluku Barat Daya dengan wilayah kepulauan dan berada pada perbatasan NKRI Timor Leste dan secara khusus bagi kemajuan dan kejayaan Kodim 1511 Moa.

Pukul . 11 : 30 WIT. Danrem 151/Binaya beserta rombongan di sugguhkan jamuan minum dan dilanjutkan makan siang makan siang Pukul. 13:15 WIT. Rangkaian kegiatan tiba di kediaman sekda MBD selesai selanjutnya Danrem 151/Binaya beserta rombongan menunuju penginapan Tiakur Beack untuk Istirahat. 

Setelah itu beristirahat sejenak di penginapan Tiakur Beack, kini giliran ibu Danrem 151/Binaiya, Desy Olivia Silooy Ritiauw menyambangi kelompok kerajinan tangan kain tenun di desa Werwaru, kecamatan Moa, kabupaten MBD. Melihat secara langsung proses pembuatan kain tenun dari benang, dengan menggunakan alat tradisional hingga menjadi kain tenun.

Dalam kegiatan tersebut ada hal yang Cukup menarik ketika ibu Danrem 151/Binaiya, Desy Olivia Silooy Ritiauw sampai ke kelompok kerajinan tangan kain tenun desa Werwaru, bukan hanya melihat saja. Akan tetapi berkenan mencoba secara langsung cara pembuatan kain tenun dari benang, dengan menggunakan alat tradisional hingga menjadi kain tenun yang menarik dan bernilai budaya. Apresiasi yang mendalam bagi para wanita MBD yang masih melestarikan kerajinan tenun ini..12/01/2021. **JQ..

2020/12/23

POLRES MBD GELAR OPERASI LILIN SIWALIMA TAHUN 2020




MBD : Fbinews.net


Menjelang Perayaan Hari Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021, Polres MBD menggelar Operasi Siwalima Tahun 2020. Dengan tema ” Kita Tingkatkan Sinergi Polri dengan Instansi Terkait dalam Rangka Memberikan Rasa Aman dan Nyaman pada Perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di Tengah Pandemi Covid-19” yang dilaksanakan di Lapangan Apel Kantor Polres MBD, Senin (21/12/2020).


Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach, S.T, bertindak sebagai Inspektur Apel dalam kegiatan Gelar Pasukan Operasi Lilin Siwalima Tahun 2020, dan Komandan Apel adalah  Pour Log  Bag Sumda Polres MBD, IPDA. Hendrik Astanto dan bertindak selaku Perwira Upacara adalah Kabag OPS Polres MBD, AKP. Noovy E.A. Sapulette.





Sebagai tanda dimulainya kegiatan operasi Lilin siwalima Tahun 2020 dilakukan penyamatan pita oleh Inspektur Upacara pada personil Polres MBD, Kodim 1511 Pulau Moa, Brimob MBD dan  Dishub Kab. MBD. Bupati MBD  dalam kesempatannya sebelum membacakan amanat Kapolri, Jendral Pol. Drs. Idham Aziz, M.Si  mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik bagi seluruh komponen utama TNI-POLRI dalam pengamanan PILKADA MBD Tahun 2020 sehingga bisa berjalan dalam keadaan damai dan aman.


Dalam amanatnya Kapolri menyatakan bahwa Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2020 ini diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran Polri mulai dari Mabes Polri hingga kesatuan kewilayahan. Apel ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi lilin 2020 menjelang perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.


Perayaan Natal dan Tahun  Baru oleh masyarakat secara universal dirayakan melalui kegiatan ibadah dan perayaan di tempat-tempat wisata yang dapat meningkatkan aktivitas pada pusat keramaian yang tentu saja sangat berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, kamseltibcar lantas, dan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.




Oleh karen itu, Polri menyelenggarakan Operasi Lilin 2020 yang akan dilaksanakan selama 15 hari, yang dimulai dari tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021, dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif secara humanis, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional, serta tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19, sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan rasa aman dan nyaman.


Pengamanan ini tidak boleh dianggap sebagai agenda rutin tahunan biasa sehingga menjadikan kita cenderung under estimate dan kurang waspada terhadap setiap dinamika perkembangan masyarakat apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini, kita harus lebih peduli, jangan sampai perayaan Natal dan Tahun Baru menimbulkan klaster-klaster baru penyebaran Covid-19.


Beberapa penekanan yang disampaikan Kapolri untuk dipedomani guna mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi ini adalah sebagai berikut : Pertama, Siapkan mental dan fisik dan jaga kesehatan dan niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah kepada TYME. Kedua, Lakukan deteksi dini dengan memetakan dinamika dan fenomena yang berkembang sebagai langkah antisipasi sedini mungkin untuk mencegah aksi yang meresahkan masyarakat. Ketiga, Tingkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengamanan. 


Keempat, Laksanakan pengamanan secara profesional dan humanis  serta berikan pelayanan terbaik. Kelima, Laksanakan penegakan hukum secara profesional dan proposional serta bertindaklah  secara tegas namun humanis terhadap setiap pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas. Keenam, Mantapkan kerja sama, sinergi dan solidaritas para pihak yang terlibat demi keberhasilan pelaksanaan operasi. Ketujuh, Tetaplah menjadi teladan bagi keluarga, rekan dan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.


Hadir dalam kegiatan apel ini, Ketua DPRD Kab.MBD, Waka Polres MBD,  Kasdim 1511 Pulau Moa, Kabag, Kasat dan Perwira Staf Polres MBD, Pabung TNI AL, Kasatgas Puter TNI AL, Pabung TNI AU, Danki Brimob Yon C Pelopor, Kapolsek Moa Lakor, Pimpinan OPD Lingkup Kab. MBD, Sekretaris Klasis Lemola, serta Kepala Desa Wakarleli. Kalwedo... 


(DKI) Jack

2020/12/02

SEJUMLAH BANTUAN DIBERIKAN KEPADA KAB.MBD OLEH PEMERINTAH PROVINSI MALUKU



MBD - Fbinews.net

Setelah memperingati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-49, Gubernur Maluku, Murad Ismail beserta rombongan menghadiri pertemuan dengan Forkopimda Kab. MBD, Pimpinan OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD, Para Camat, Para Kepala Desa/Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Agama yang berlangsung di Ruang Serbaguna, Tiakur, Senin (30/11/2020)


Pjs Bupati Maluku Barat Daya, Drs. Melkias M. Lohy, M.T dalam laporannya menggambarkan kondisi terkini Kabupaten Maluku Barat Daya dengan permasalahan yang dihadapi dan juga potensi alam yang dimiliki.

Pjs Bupati MBD mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Maluku dan rombongan yang telah melaksanakan kunjungan kerja di kabupaten ini, dan juga atas bantuan yang diberikan bagi masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya.


Dalam sambutannya Gubernur Maluku mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat MBD atas penyambutan kepadanya bersama rombongan di kabupaten yang bertajuk “ Bumi Kalwedo” ini.


Tugas sebagai Kepala Daerah menurut Gubernur Maluku adalah 2+1 yakni menurunkan kemiskinan, mensejahterakan masyarakat dan menjaga keberlangsungan sumber daya alam agar bisa dinikmati oleh anak cucu di kemudian hari.


“Selain itu juga Gubernur Maluku juga harus bisa menjadi stabilisator dan dinamisator untuk 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi ini, oleh sebab itu kunjungan kerja ini bertujuan agar saya bersama seluruh OPD yang datang bisa mengetahui secara langsung berbagai persoalan yang ada di masyarakat” ucap Gubernur.





Pada kunjungan Gubernur Maluku dan rombongan di Kabupten Maluku Barat Daya ini ada sejumlah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya  dengan jumlah bantuan sebesar Rp 313,9 Milyar.


Bantuan ini dialokasikan pada beberapa bidang yakni Bidang Pendidikan dengan jumlah bantuan Rp 11.717 Milyar, Bidang Kesehatan sebesar Rp 44.824 Milyar, Bidang Infrastruktur Rp 28.150 Milyar, Balai Jalan Rp 90 Milyar, Cipta Karya Rp 82 Milyar, Balai Wilayah Sungai Rp 55 Milyar, Bidang Pertanian Rp 1.476 Milyar dan Koperasi sebesar 740 juta. Bidang Perikanan sebanyak 16 paket  Body Kasko 1,5 GT.


Disamping itu juga terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak, Gubernur Maluku meminta kepada pihak KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara di Kab. MBD agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan demokratis, aman dan akuntabel, tetap melakukan koordinasi dengan pihak TNI/Polri serta Satgas Covid-19 Kab. MBD, agar pelaksanaan pilkada bebas dari penyebaran Covid-19.


Dan kepada masyarakat Maluku Barat Daya agar turut mensukseskan pelaksanaan pilkada nanti dengan cara menjaga ketertiban dan keamanan sehingga menciptakan suasanan yang kondusif.


“Berdoa tidak menjanjikan semua persoalan hilang, tetapi dengan berdoa anda akan kuat menghadapi semua persoalan” tutur Guburnur.


Pada kesempatan ini juga Gubernur Maluku meresmikan sarana dan prasarana pendidikan yang telah selesai direhabilitasi dan direnovasi yang ditandai dengan panandatanganan prasasti. Kalwedo... (DKI) 

2020/10/24

Tanggapi Huwae, BO: Saya & Pa Murad Sudah Komunikasi Soal Pilkada MBD




AMBON -  Fbinews.net


Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menanggapi pernyataan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku Edwin Huwae soal perhelatan Pilkada Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).


Terkait sikap politik Orno yang “melawan” partai karena akan berkampanye memenangkan adiknya, Odie Orno calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Niko Kilikily, calon Bupati nomor urut 1 usungan partai Golkar dan Gerindra, sekaligus bisa terindikasi melawan keputusan partai.


Menurut Orno, statemen Edwin, sebenarnya tidak perlu sampai terpublikasi seperti itu.

Apalagi ada pernyataan bahwa Wakil Gubernur akan kampanye buat adiknya dan dirinya (Huwae) belum tahu apakah sudah komunikasi dengan Gubernur Maluku Murad Ismail sebagai kepala daerah dan ketua partai atau belum.


“Kalau belum tahu tidak usah buat pernyataan. Kalau saya baca saya bukan anak kecil tapi saya dengan Gubernur adalah orang tua di Maluku. Sebelum saya jadi Wagub, saya jadi orang tua di MBD. Walau ada perbedaan politik tapi sebagai seorang pemimpin agak elegan agar tidak membuat peta konflik dimasyarakat,” tukasnya.


Menurutnya, jika pun sudah dibicarakan dengan Gubernur, dari sisi etik dan moral tidak perlu harus diumumkan ke pers atau bahkan laporkan ke seorang Edwin Huwae.


“Dalam perbedaan politik, mesti dipisahkan. Ibarat dua sisi mata uang. Gubernur-Wagub mesti dipisahkan dari kepentingan politik. Disatu sisi Gubernur dan Wagub sebagai kepala daerah-wakil kepala daerah tidak ada kaitan dengan kepentingan politik. Toh kalau ada kepentingan politik perlu dipisahkan. Jangan digabung seakan-akan satu,” ujarnya.


Orno meminta Edwin harus tahu terkait Pilkada MBD dirinya secara santun sudah bicara dan lapor kepada Gubernur di kediaman pribadi-Poka usai hadiri pelantikan Raja Allang beberapa hari lalu sekaligus meminta pertimbangan Murad terlepas dari seorang Gubernur tapi juga ketua PDIP Maluku yang secara etika dan moral selaku anggota partai harus melakukannya.


“Terlepas dari seorang Gubernur dan ketua partai, namun sebagai seorang kakak beliau justru merespons secara elegan dan santun bahwa pa Wagub saya tidak bisa larang pa Wagub. Tapi aturan partai tidak tolerir,” terang Orno mengulang ucapan Murad kepadanya.


“Pa Gubernur juga katakan saya tidak bisa larang karena pa Wagub juga punya hak politik. Saya sayang dan justru tidak mau Pa Wagub dipecat karena aturan partai sangat ketat, sebab itu terindikasi tidak mendukung partai. Terserah pa Wagub tapi pasti dipecat dari partai,” sambung mantan Bupati MBD.


Baginya, wejangan Gubernur itu layak diberi hormat. Sebab Orno mengandaikan hari ini adik kandungnya bagai orang yang terhempas di samudra penuh gelombang. Dalam situasi itu, apakah sebagai seorang kakak sekedar bantal berenang sajabtidak bisa berikan untuk menolongnya?.


“Pak Gubernur juga pasti tahu Indonesia kecil itu keluarga. Kalau keluarga harmonis pasti NKRI kokoh. Di Maluku ini ada budaya Pela Gandong, Sagu Salempeng Bage Dua, Ale Rasa Beta Rasa, Potong di Kuku Rasa di Daging. Kalau saya katakan saya mengasihi banyak orang tapi saudara kandung tidak dikasihi percuma,” beber Orno di ruang kerjanya, Jumat (23/10).


Kepada Gubernur dalam pertemuan itu, Orno mengatakan, kalaupun konsekuensi berbeda jalan dengan PDI Perjuangan di Pilkada akan menerima sanksi, itu tidak bisa dihindari.

Karena yang ditakutkan suatu saat ketika pulang ke kampung, keluarga besar akan menyangkal karena lebih memilih jalan partai ketimbang saudara.


“Yang jelas kita hidup ditengah kearifan lokal, nilai budaya adat istiadat. Apalagi saya dan Odie disatu rumah, satu tampa garam dan meja makan. Kalau orang lain yang kadar persaudaraan tipis bisa saja membantai adik kandung karena nafsu politik, tapi saya tidak. Bahkan nyawa pun mungkin saya akan korbankan,” tegasnya lagi.


Lebih lanjut kata Orno, sikap dan pilihan itu

bukan mau melawan PDI-P tapi secara etika dan moral nilai budaya, kultur dan persaudaraan terpaksa jalan itu harus dilakukan.


“Saya menghargai, hormat dan juga tidak bisa memungkiri bahwa saya jadi seperti ini karena ada di PDI Perjuangan. Agar tidak ada polemik dan masalah di internal, saya lagi pertimbangkan mungkin akan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota PDI Perjuangan,” pungkasnya.


Sebelumnya, Huwae kepada awak media di kantor PDI Perjuangan Maluku mengaku, soal MBD sikap PDI Perjuangan terhadap kader partai yang dianggap mbalelo jelas. Karena dalam rekomendasi pasangan calon sudah ditetapkan bahwa bila ada kader yang melawan rekomendasi partai, sanksinya adalah dipecat.


“Soal sikap pa Orno mbalelo, indikasi kearah itu sudah ada melalui pernyataan-pernyataan beliau yang menurut kami sudah tidak taat fatsun. Secara organisasi partai kami sudah punya sikap terhadap beliau tapi masih rahasia. Kita tidak perlu panggil sekiranya itu suatu fakta. Sekarang kalau pa Orno ingin kampanye bagi adiknya maka disitulah terjadi pelanggaran,” urai Huwae. 

Jack

 

2020/10/09

RAPAT KOORDINASI DAN DISKUSI LEPAS PEMERINTAH KAB. MBD DENGAN KEJAKSAAN TINGGI MALUKU




MBD - FBINEWS 

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya melaksanakan rapat koordinasi dan diskusi lepas dengan Kejaksaan Tinggi Maluku. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Kejaksaan Tinggi Maluku, Dr. Undang Mugopal, SH, M.Hum dan rombongan ke Kabupaten Maluku Barat Daya.


Wakil Kejaksaan Tinggi  Maluku dan rombongan diterima oleh Pjs Bupati MBD, Drs. Melkias M. Lohy, MT bersama Forkopimda, Sekretaris Daerah Kab. MBD, Para Asisten dan Pimpinan OPD di Bandara Jos Orno Imsula, Pulau Moa, kemudian rombongan menuju ke   Ruang Serbaguna Tiakur untuk mengikuti rapat koordinasi dan diskusi lepas, Selasa (6/10/2020).

Dalam sambutannya, Pjs Bupati MBD, Drs. Melkias M. Lohy, M.T,  menyampaikan atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh Masyarakat Maluku Barat Daya mengucapkan selamat datang di Kabupaten Maluku Barat Daya, semoga selama berada di Kab. MBD selalu merasa nyaman, aman dan menikmati seluruh kondisi Bumi Kalwedo ini dengan doa bahwa Wakajati, Aspidum dan Asintel dapat memberikan suasana baru dalam hubungan kemitraan yang terbangun untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang berjalan sesuai dengan koridor konstitusi yang ada.

 


Salah satu tindak nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam membangun sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan instansi-instansi terkait adalah tanggung jawab dan komitmen bersama dari Forkopimda yang utuh untuk bagaimana berdiri bersama membangun komunikasi, sinergitas dalam membangun Kabupaten  Maluku Barat Daya.





Melihat pada fakta yang ada, penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang masih menjadi sorotan dan mendapat kritikan yang mengundang beragam sentiment negatif sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terkait penanganan laporan/pengaduan masyarakat.



Terhadap penilaian kinerja Pemerintah  Daerah  membutuhkan koordinasi antara aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum sehingga pengawasan di Kab. MBD dapat terus dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah.



“Dengan memastikan terpenuhinya pembangunan di Kab.MBD dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk memperkuat sinergitas dan kerjasama antara APIP dan APH  telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kejaksaan dengan Pemerintah Kab. MBD  dalam penanganan laporan dan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah namun hal ini belum berjalan secara baik karena disaat prosesi ini berlangsung, kita diperhadapkan dengan pandemi Covid-19” kata Pjs Bupati.


Persoalan yang terjadi di Kab. MBD lebih dititik beratkan pada pengelolaan dana desa. Masalah ini bukan saja terjadi di Kab. MBD tetapi juga terjadi di daerah-daerah yang lain. Pengelolaan dana desa di Propinsi Maluku sering kali tidak sesuai dengan peruntukannya dan belum dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.


Diakhir sambutannya, Pjs Bupati mengharapkan  sehubungan dengan maksud kedatangan wakajati dan rombongan  kiranya dapat memberikan pencerahan bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Pimpinan OPD, ASN  dan  para Kepala Desa sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugas kedepan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Barat Daya.


Dr. Undang Magopal SH, M.Hum dalam panel diskusi mengatakan bahwa kedatangan dirinya bersama Aspidum dan Asintel Kajati Maluku adalah dalam rangka inspeksi dan supervisi internal kejaksaan negeri Kab. MBD  dan juga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan saat ini dan kedepan yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kepolisian. Karena tidak mungkin tanpa dukungan, kebijakan dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi bisa dijalankan secara maksimal oleh Kejaksaan Negeri disini.


Dijelaskan tugas dan fungsi Kejaksaan disamping  melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pidana, yaitu melakukan penuntutan perkara pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak korupsi, kejaksaan juga mempunyai  fungsi perdata dan TUN. Dalam fungsi ini kejaksaan bertugas sebagai jaksa pengacara negara, yang apabila kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah digugat oleh pihak-pihak tertentu maka jaksa pengacara negara akan melakukan pembelaan.



Berkaitan dengan fungsi perdata juga, dalam masa pandemi Covid-19, ada beberapa anggaran atau kebijakan dari Pemerintah Pusat dibolehkan dalam rangka penanggulangan Covid-19 tetapi meskipun demikian ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan. Sehingga oleh arahan dari pimpinan kejaksaan maka harus ada pendampingan. 


Berikutnya terkait dengan pembangunan di daerah pedesaan dimana seluruh kementerian/lembaga memprogramkan/memprioritaskan pembangunan itu di pedesaan dengan berbagai pola dan caranya masing-masing. Dan juga desa diberikan tanggung jawab untuk mengelola dana desa yang salah satu fungsinya yaitu untuk pemberdayaan masyarakat desa tersebut. Apabila dalam pengelolaannya terdapat pengaduan dari masyarakat dan dilaporkan ke Kajari maka kasus tersebut setelah ditelaah  dan diperiksa akan diserahkan ke APIP untuk mendapat penjelasan apakah ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus tersebut.


 “Harapan saya, mari kita bersinergi untuk membangun daerah ini dengan lebih baik dimasa yang akan datang” ucap Wakajati diakhir sambutan.


Rapat dilanjutkan dengan mendengarkan pertanyaan dari beberapa pimpinan OPD dan penjelasan dari Wakajati Maluku. 

Kalwedo... (DKI)

2020/10/01

SUMBANG ANGKA TERTINGGI STUNTING DI KAB.MBD, DUTA PARENTING TURUN KE DESA BATUMIAU



MBD Fbinews.net 


Desa Batumiau Kecamatan Pulau Letti merupakan salah satu desa dengan angka prevelensi stunting yang tinggi, untuk melihat secara langsung kondisi para bayi dan anak-anak yang masuk dalam kategori stunting, Duta Parenting Provinsi Maluku, Ibu Hj. Widya Pratiwi Murad Ismail, melakukan kunjungan kerja ke Desa Batumiau, Kec. Pulau Letti, Rabu (30/09/2020)


Didampingi Pjs Bupati MBD, Drs. Melkias M. Lohy, M.T,  Forkopimda Kab.MBD, Sekretaris Daerah Kab. MBD, Para Asisten, Pimpinan OPD Lingkup Pemda Kab. MBD, Plh Ketua TP. PKK  Kab. MBD bersama anggota, rombongan disambut oleh Camat Pulau Letti, Forkopimcam, Para Kepala Desa se-Pulau Letti, Ketua TP.PKK Kecamatan Pulau Letti bersama anggota, masyarakat dan undangan lainnya.




Camat Pulau Letti dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada Ibu Widya dan rombongan atas kunjungan ke Kab. MBD terlebih khusus Kecamatan Pulau Letti, Desa Batumiau. Semoga dengan kehadiran Ibu Hj. Widya  Murad Ismai membawa berkat bagi kecamatan Pulau Letti.



Pada kesempatan yang sama dalam sambutannya Ibu Hj. Widya Murad Ismail menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Pulau Letti untuk penyambutan yang luar biasa, semoga kunjungan yang dilakukan bersama rombongan dapat memberikan manfaat yang baik bagi kemajuan Kab. MBD kedepan.


Dijelaskan bahwa Desa Batumiau Kec. Pulau Letti Kab. MBD merupakan desa ke- 4 di Provinsi Maluku yang dikunjungi dirinya bersama rombongan.  Ini merupakan salah satu program kerja sebagai Duta Parenting dalam menurunkan angka stunting di Provinsi Maluku. Dengan melihat kondisi Kab. Maluku Barat Daya yang dikelilingi oleh laut, menjadi pertanyaan penting tentang tingginya angka stunting di wilayah ini. Dengan kekayaan  yang dimiliki dari laut  seperti ikan,  dan juga kaya akan umbi-umbian, tumbuhan kelor, ini menjadi PR bagi kita semua untuk dapat menurunkan angka stunting di kabupaten Ini.




Dalam kegiatan ini dilakukan penyerahan bingkisan berupa  Buku KIA, PMT Balita dan Bumil KEK (Dinas Kesehatan Provinsi Maluku), 2 alat paska panen (Dinas Kesehatan Provinsi Maluku), Pembangunan Air Bersih (Dinas PUPR Provinsi Maluku), bantuan Operasional Paud (Dinas Pendidikan Provinsi Maluku), Pemberian Paket Ikan Olahan (Dinas Perikanan Provinsi Maluku), bantuan paket balita stunting (Dinas Sosial Provinsi Maluku), bibit sayur (Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku), KIT Emas (BKKBN Provinsi Maluku), bantuan Stimulan Modal Usaha Evaluasi Pelaksanaan 10 Program PKK (Dinas DPMD Provinsi Maluku), bantuan peralatan edukasi kreatif anak (DP3A Provinsi Maluku) dan paket Perlengkapan Balita Stunting ( BPBD Provinsi Maluku).


Acara dilanjutkan dengan peninjauan Duta Parenting Provinsi Maluku Ibu Widya Murad Ismail  ke posyandu balita/lansia, mengunjungi dapur pangan lokal, mengunjungi  tempat Tanaman Obat Keluarga dan melihat kondisi anak-anak stunting.

Kalwed (DKI) 

2020/09/29

PJS BUPATI MBD MOHON DUKUNGAN SEMUA PIHAK




MBD - Fbinews.net


Setelah dilantik oleh Gubernur Maluku di Ambon pada tanggal 26 September 2020, Pjs Bupati MBD, Drs. Melkias M. Lohy, MT, tiba di Kabupaten Maluku Barat Daya, didampingi Sekretaris Daerah Kab. MBD, Drs. A. Siamiloy, M.Si, di Bandara Jos Orno Imsula, Minggu (27/09/2020)


Pjs Bupati MBD disambut oleh Ketua DPRD Kab. MBD, Kapolres MBD, Kajari MBD, Pabung TNI AD, Pabung TNI AU, Pabung TNI AL, Asisten Bidang Pemerintahan, Pimpinan OPD Lingkup Pemda Kab. MBD, Camat Pulau Moa serta Wakil Ketua TP. PKK bersama Anggota PKK Kab. MBD.




Rombongan menuju kediaman Bupati untuk mengikuti acara ramah tamah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. MBD. Mengawali  acara ramah tamah, Sekretaris Daerah Kab. MBD dalam sambutannya menyampaikan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya mengucapkan selamat datang kepada Bpk. Drs. M.M. Lohy dan rombongan di Kab. MBD.


Harapan masyarakat Maluku Barat Daya seperti yang digambarkan dalam nyanyian adat penyambutan kepada Pjs. Bupati MBD bahwa dapat memegang kemudi atas perahu untuk mengantarkan masyarakat kearah yang lebih baik.


Selama 71 hari, harapan Pemerintah Daerah agar Pjs Bupati dapat bekerja sama, menjadi tim yang solid bersama Forkopimda, pimpinan OPD, ASN dan tenaga kontrak untuk membangun Kab. MBD sebagaimana tugas yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yakni melaksanakan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku serta mensukseskan pemilukada.




Pada sambutan yang disampaikan Pjs Bupati mengatakan "Saya hadir ditempat ini dalam sebuah penugasan Pemerintah yang telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan ditugaskan oleh Gubernur Maluku untuk menjadi Pejabat Sementara Bupati MBD".


Mengutip sambutan yang disampaikan oleh Gubernur Maluku ada 3 azas penting yang menjadi pedoman dalam melakukan apapun yakni kita harus bangun komunikasi, bersinergitas   dan berkolaborasi untuk dapat membangun kebersamaan kita lanjut Pjs Bupati.


Pjs Bupati juga mengharapkan ada kerja sama, bangun sinergitas antara Forkopimda, Pimpinan OPD dan masyarakat untuk mendukung  dirinya dalam melaksankanan tugas yang diberikan untuk membangun Maluku Barat Daya selama 71 hari ke depan. Kalwedo.

(DKI) 

2020/09/28

BUPATI MBD RESMIKAN SPAM Di DESA PATTI



MBD - Fbinews.net 

Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach, ST meresmikan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Di Desa Patti yang ditandai dengan pemutaran kran air, Kamis (24/09/2020)

Dalam laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Samuel S. F. Rupilu, ST menyampaikan bahwa Pekerjaan Peningkatan Sarana Penyediaan Air Minum Desa Patti dibiayai dari Dana Alokasi Umum Tahun 2020, dengan kontraktor Pelaksananya adalah CV. Surya Pratama Raya dengan waktu pelaksaanan selama 150 hari kalender yang diselesaikan sebelum tanggal jatuh temponya yakni 08 Okteber 2020. Hasil pekerjaannya telah rampung dan sudah terpasang sebanyak 152 titik kran air/rumah yang telah berfungsi dan melayani masyarakat di Desa Patti.



Bupati MBD dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Patti atas dukungannya sehingga pekerjaan SPAM di Desa Patti berjalan dengan baik. Pembangunan SPAM Desa Patti telah dimaksimalkan sehubungan dengan adanya efinsiensi anggaran akibat pandemik Covid-19.

“Saya berharap kita jaga sarana air ini dan  manfaatkan sumber air ini sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Patti yang secara langsung akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat Maluku Barat Daya” ucap Bupati.

Acara dilanjutkan dengan serah terima hasil pekerjaan peningkatan SPAM Desa Patti  yang dilakukan antara Kepala Dinas PUTR  dan Kepala Desa Patti melalui penandatangan Berita Acara serah terima Hasil Pekerjaan SPAM Desa Patti.

Pada kesempatan ini Bupati MBD juga memberikan bantuan sarana produksi dan bibit ternak ayam pedaging bagi kelompok di Desa Patti, DesaKlis dan DesaNyama. Kalwedo .

(DKI)

PEMKAB. MBD GELAR PERAYAAN HUT TANI TAHUN 2020



MBD - Fbinews.net


"BUPATI : PETANI HARUS DIHARGAI SAMA DENGAN PROFESI LAINNYA. 


Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya  menggelar perayaan HUT Tani Tahun 2020 yang jatuh  pada tanggal 24 Sepetember 2020 di Desa Luhuleli, Kecamatan Letti Kab. MBD, Jumat (25/09/2020).


Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, ST menghadiri kegiatan tersebut didampingi Pimpinan OPD Lingkup Kab. MBD, Forkopimda Kec. Pulau Letti, Kepala Desa se-Pulau Leti dan para petani.


Tema HUT Tani Tahun 2020 adalah “Pertanian Andalan Ekonomi Nasional di Masa Covid-19”. Tema ini didasari bahwa sektor pertanian dalam masa pandemi covid-19 tetap memberikan kontribusi yang baik pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Demikian halnya di Kabupaten Maluku Barat Daya, sekalipun pandemi covid-19 tidak menurunkan semangat petani untuk tetap bekerja sehngga transaksi perekonomian tetap berjalan dengan baik.

PENANDATANGANAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KAB. MBD DENGAN KANTOR PERTANAHAN KEP.TANIMBAR0

Dipilihnya Kecamatan Pulau Letti sebagai tempat perayaan HUT Tani Tahun 2020, merupakan sebuah penghargaan kepada masyarakat Pulau Letti karena telah memberikan kontribusi yang besar bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di Ibukota Kabupaten  MBD.


Kepala Dinas Pertanian Kab. MBD Y.D. Philipus, SPt, MSi mengucapakan terimakasih kepada para petani yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya  atas kontribusinya yang besar pada pembangunan sektor pertanian di MBD. Karena sekalipun dalam masa pandemi dengan anjuran semua masyarakat harus tetap di rumah para petani tetap ada di ladang untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup orang banyak.




Dalam sambutannya Bupati MBD menyampaikan bahwa pertanian merupakan sektor andalan, dimana sektor pertanian memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sehingga sektor pertanian harus lebih dikembangkan terlebih khusus untuk pertanian di Maluku Barat Daya.


“Petani harus dihargai sama dengan profesi lain,  petani selalu dianggap sebagai profesi yang miskin, profesi untuk orang-orang yang terbelakang dan profesi yang tidak menjanjikan tetapi kita harus merubah pemahaman kita bahwa petani itu orang kaya, dengan keuletan para petani dapat menghasilkan hasil panen yang tidak terputus dalam satu tahun dan disertai inovasi terhadap hasil panen tersebut maka dapat memberikan keuantungan yang besar bagi para petani” ungkap Bupati.


Merujuk pada tema HUT Tani Tahun 2020, bahwa pertanian adalah andalan ekonomi nasional di masa Covid-19, Bupati menyatakan bukan hanya pada masa covid-19 tetapi disetiap saat, pertanian menjadi andalan.  Pertanian selalu dibutuhkan dalam setiap aktivitas hidup masyarakat.


Harapan Bupati bagi petani di Maluku Barat Daya agar dapat bekerja sama dengan Bumdes, dengan demikian Bumdes dapat berperan aktif dalam pemenuhan kebutuhan petani seperti peralatan pertanian,pupuka,dsb. Terhadap bantuan pertanian yang diberikan agar dapat dijaga dan bertanggung jawab agar pertanian di MBD lebih maju dimasa yang akan depan.


Sebelum melakukan perayaan HUT Tani di Desa Luhulely, Bupati Maluku Barat Daya juga melakukan acara serah terima aset pemerintah daerah kepada Kepala Desa Tutukey, Lurah Tiakur dan Pj. Kepala Desa Jerusu  berupa Balai Desa Tutukey, Kantor Kelurahan Tiakur dan Balai Dusun Rumkuda.  Kalwedo ... 


(DKI) 

2020/09/21

PEMASKEBAR Menolak Seluruh Proses Penyusunan Dokumen AMDAL Blok Masela



Mbd - Fbinews.net


Perkumpulan Masyarakat Kepulauan Babar (PEMASKEBAR) di Kota Ambon melakukan penolakan atas keseluruhan proses penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atas kegiatan pengembangan lapangan Gas Abadi beserta fasilitas pendukung wilayah kerja Masela, Provinsi Maluku oleh PT. INPEX MASELA, Ltd.


Penolakan tersebut disampaikan oleh Pengurus Pusat PEMASKEBAR yang press releasenya dibacakan Alex Anaktototy, SH. MH sebagai Ketua II PEMASKEBAR, bertempat di Manise Hotel Ambon, Jumat malam (18/9/2020).


Peluang dan harapan masyarakat Maluku Barat Daya akan sebuah hak eksistensi dan hak kesejahteraan hidup sesuai perintah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, di alam kepulauannya nyaris tak terjamin akibat sebuah diskriminasi kebijakan pemerintah dan operator Blok Masela.


Bahkan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Blok Masela yang dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan pembangunan Blok Masela tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 dan PP No. 27 Tahun 2012.



 

Perbuatan tersebut telah mendiskriminasi Wilayah Maluku Barat Daya sebagai wilayah penghasil dan terdampak pembangunan Blok Masela.


Kesalahan fatal pelaksanaan AMDAL tersebut akan berdampak di mana Kabupaten Maluku Barat Daya kehilangan hak-hak eksistensi, hak ekologis, sosial budaya, ekonomi, politik, kesehatan maupun hak konstitusional terkait rencana pembangunan Blok Masela.



Menurut Alex Anaktototy, berdasarkan hasil kajian akdemis oleh Tim Intelektual Perkumpulan Masyarakat Kepulauan Babar (PEMASKEBAR) yang diketuai oleh Prof. Bob Mosse sejak tahun 2016 lalu dengan ini menyatakan bahwa:



 

1). Posisi lokasi Blok Masela di wilayah kabupaten Maluku Barat Daya sebagai sebuah fakta eksistensial yang tidak dapat diingkari atau dibantah. Blok Masela berada dalam wilayah Maluku Barat Daya, sebelah selatan sampai tenggara Pulau Masela, Pulau Babar, dan Pulau Wetang; atau berada di sebelah barat laut Benua Australia, sehingga pengaruh klimatologi atau iklim ekstrim di Australia selalu memberi dampak yang dialami dan rasakan di wilayah kepulauan Babar dan Maluku Barat Daya secara keseluruhan.


2). Berbagai hasil kajian dari sisi kosmologis, sosial budaya dan teknik keilmuan berdasarkan Site Survei geologi dan geofisika kementerian ESDM, hasil kajian Dinas ESDM Kabupaten Maluku Barat Daya 2014, dan hasil modeling arus di wilayah Blok Masela menampilan sebuah fakta yang valid dan sah secara ilmiah;


3). Hasil kajian pola arus global di wilayah Blok Masela yang menunjukkan pola arus, yang berdampak secara langsung bagi wilayah Kepulauan Babar (Pulau Babar, Pulau Masela, Pulau Wetang, Pulau Dawera, Pulau Dawelor, Pulau Luang, Pulau Sermata, dan pulau-pulau disekitarnya) dan Maluku Barat Daya secara keseluruhan;


4). Berdasarkan berbagai hasil kajian tersebut di atas, kami menggugat dan Menolak Keseluruhan Proses Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Beserta Fasilitas Pendukungnya Wilayah Kerja Masela, Provinsi Maluku.


”Demikian pernyatan sikap ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian demi kelancaran pembangunan Blok Masela di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), yang menjadi harapan bersama bagi kemajuan bangsa dan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku,” tutup Alex.


Jack 

Wagub dan Pangdam Bagi-Bagi Masker Gratis di Pasar Mardika-Transit Passo



Mbd - Fbinews.net 


Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno bersama Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Agus Rohman, didampingi Wakapolda Maluku Brigjen. Pol. Drs. Jan Leonard de Fretes, Sekot Ambon A G Latuheru menggelar aksi sosial dengan membagikan masker secara gratis kepada masyarakat,  kegiatn Pembagian masker dipusatkan di pasar Mardika dan pasar transit Passo, Kecamatan Baguala.


Pembagian masker diawali dengan berjalan kaki dari Markas Komando Daerah Militer (Makodam) XVI/ Pattimura menuju Pasar Mardika kepada para pedagang, tukang becak, tukang ojek, Sopir Angkot dan masyarakat yang sedang beraktifitas di pasar.


Kemudian rombongan menuju Pasar Transit Passo. Disana Wagub dan rombongan membagi-bagikan masker seperti dengan sasaran yang sama ketika berada di Pasar Mardika. Selama aksi berlangsung, warga tampak antusias menerima pemberian masker dan menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian yang dilakukan para petinggi di daerah.


Seperti salah salah satu pedagang Sri, dirinya mengaku senang saat menerima masker dari Wagub Orno.

” Katong jua sanang bisa dapa masker gratis.Katong seng lia berapa katong dapa. Tapi ini bukti pemerintah peduli par katong masyarakat saat pandemi covid-19,” ungkap Sri penjual di pasar mardika 

 (Jack - humasProvmaluku)

2020/09/17

Bupati MBD Melakukan Kunjungan Kerja Di Kecamatan Pulau Letti


Kab. Malukubaratdaya - Fbinews.net

Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach, ST kembali melaksanakan kunjungan kerjanya. Setelah Kecamatan PP. Terselatan, Kisar Utara dan Kecamatan Pulau Romang, Kecamatan Letti menjadi tempat kunjungan kerjanya kali ini, Rabu (16/09/2020)

Kunjungan rapat kerja ini didampingi Ketua TP.PKK Kab. MBD, Ibu R. A. H. Noach/L, Angota DPRD Kab. MBD antara lain Bpk. F. Perra, Bpk R. Mesdila, Bpk. A. Dadiara, Kepala Dinas PMD PPKB, Eduard J.S.Davidz, ST, M.Eng, Kepala Dinas Kesehatan, Ardon W. Loyra, SKM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Semuel S. F. Rupilu, ST, Kepala Dinas Pendidikan Drs. F. Lewier, Kadis Perikanan J. D. Laipiopa, S.Pi, Kepala Badan Perbatasan, A. Olivier, S.STP dan Kepala Dinas Perhubungan, Herdy D. Ubro, SE, MM.


Rombongan diterima oleh Camat Pulau Letti, Y. Awirana, SE, Kapolsek Serwaru, IPDA J. Solemede, P.S. Danramil 1507-04 Serwaru, SERMA M. Guntur, W.S. DANPOSAL, Tj. Tutpateh, KOPDA AdiHimawan, Kepala Desa bersama Ketua BPD se-kecamatan Pulau Letti, Kepala Pos Serwaru, dan Dewan Guru pada tingkat SD dan SMP se-Pulau Letti.

Kegiatan kunjungan dimulai dari Dusun  Serwaru bertempat di Gedung Lakponlauwne-Serwaru dengan rangkaian kegiatannya antara lain adalah penyerahan  bantuan sarana penangkapan ikan berupa speed boat kepada kelompok nelayan Fortuna oleh Bupati MBD, Penyerahan bantuan 2 (dua) buah mesin tempel 15 PK kepada kelompok nelayan Railetti Tomra dan kelompok nelayan Fajar Pagi Batumiau, Penyerahan Kit Stunting dan BKB KIT kepada Kepala Desa Batumiau oleh Ketua TP. PKK MBD, Ibu R.A.H Noach/L, penyerahan masker kepada sekolah tingkat SD dan SMP se-Kecamatan Pulau Letti, serta laporan singkat dari Camat Pulau Letti dan arahan Bupati MBD.

Kemudian Bupati dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Desa Nuwewang untuk melihat proyek pekerjaan jalan/rehabilitasi Lapen Nuwewang-Tutuwaru yang bersumber dari dana APBD,dan mengujungi Bpk. Piter Slamtha di Desa Nuwewang. Dalam kunjungan ini Bupati melakukan pertemuan dengan Kepala Desa Tutukey dan Kepala Desa Luhulely di desa masing-masing.
 Kalwedo.

(DKI)