Tampilkan postingan dengan label Opini Nitizen. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Opini Nitizen. Tampilkan semua postingan

2020/10/07

MENGINTIP ATURAN JAM ISTIRAHAT DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA



Mojokerto - Fbinews.net


Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam sidang paripurna yang dilakukan pada hari, Senin (5/10/2020) disambut  banyak gerakan penolakan. Salah satu bagian penting yang menjadi alasan penolakan adalah tentang waktu istirahat pada hari Jumat. 


Bagian ini vital dan penting untuk dicermati karena akan menyambung kaitannya dengan ibadah sholat Jumat bagi karyawan muslim.


Maka sangat penting untuk menelaah perkembangan ketentuan jam istirahat bagi karyawan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, sebagai berikut:


Bab IV tentang ketenagakerjaan,

Bagian kedua Ketenagakerjaan pasal 81 menyatakan: beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4279) diubah:


Pasal 79 

Ayat 1 : Pengusaha wajib memberi: 

a. Waktu istirahat dan 

b. cuti 

Ayat 2 : waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi: 

a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja dan, 

b. istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu.


Menurut Eyang, yang seorang aktivis buruh menyatakan bahwa sebenarnya aturan tentang waktu istirahat bagi karyawan itu tidak jauh berbeda dengan aturan lama dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dimana bunyinya juga hampir sama yaitu :


Istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja.


Jadi perbedaannya adalah kalau di dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 berbunyi: Istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam sedangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja berbunyi : istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam.


Dari kedua aturan itu ada perbedaan susunan kalimat tapi secara esensi sama. Yaitu tidak boleh kurang dari setengah jam.


Lantas bagaimana selama ini banyak perusahaan yang memberikan waktu istirahat selama satu jam atau bahkan lebih ketika pada hari Jumat siang padahal isi Undang-Undang nya juga sama? Hal itu bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan namun dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku. 


Didalam hubungan industrial suatu perusahaan dalam penerapan Undang-Undang bisa menerbitkan PP (Peraturan Perusahaan) atau KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) namun dari keduanya tidak boleh menghilangkan hak-hak pekerja/buruh.


Mau dibuat satu hari  istirahat satu jam atau dua jam pedomannya adalah jumlah jam kerja selama seminggu sebanyak 40 jam kerja. Selebihnya diatur dalam ketentuan kerja lembur. 


Mau kerja 7 jam sehari  dengan hari Sabtu hanya selama 5 jam kerja atau kerja 8 jam sehari dengan hari Sabtu dan Minggu libur pedomannya juga tetap sama yaitu jam kerja selama seminggu adalah 40 jam.



Agus Buyut 

2019/09/30

FBI Kabupaten Bekasi gencar menata program untuk kembali membangun


Bekasi - Fbinews.net

Mendengar kata ormas pasti terbayang dalam benak kita adalah organisasi kumpulan massa jumlah besar dengan berbagai atribut dan gaya ,hal ini tidak di pungkiri karena setiap ormas itu punya gaya-gaya tersendiri,seperti ada ormas bergaya adat atau kesukuan ,dan ada ormas yang berkiprah di keagamaan dan politik

Hal ini menjadi stigma positif jika semua ormas yang ada kembali ke fitroh nya yaitu sebagai bagian dari masyarakat dan fokus pemberdayaan masyarakat bukan sebaliknya hanya fokus pemberdayaan khusus kelompok anggota nya saja tanpa memberikan efek menguntungkan buat masyarakat itu sendiri,dan yang lebih ekstrim membuat masyarakat takut dan timbul ketidak nyamanan

Forum Bhayangkara Indonesia sudah di dirikan sejak 2014 oleh para petinggi purnawiran Polri dan TNI ,visi misinya yang tertuang dalam Tri Prasetya  adalah sebagai organisasi pemersatu kekuatan di masyarakat ,dan penyelaras antara setiap lembaga sebagai control society hukum dan Ham

Kabupaten Bekasi dengan segala sumber daya nya FBI Kab.Bekasi sedang gencar menata program untuk kembali membangun masyarakat madani dan memperkokoh khasanah persatuan dan kesatuan di Kabupaten Bekasi 

Setelah pengangkatan Sdr.Toto Sugiarto  sebagai ketua DPC dan Sdr.Muhtiar sulaiman sebagai sekjend DPC diharapkan bisa menjadi tonggak baru pemersatu setiap elemen  masyarakat,ormas di Kabupaten Bekasi 

Hal ini ditambah dengan DPC Kab.Bekasi yang dibina dengan dewan pembina H.Mulyana Muhtar  yang sudah tentu seluruh jajaran Dprd Ka.Bekasi dan Pemkab.Bekasi tentu sudah kenal sosok beliau,seorang tokoh yang sangat berjasa besar untuk masyarakat Kab.Bekasi dalam masa bakti nya sebagai ketua fraksi komisi 2 di DPRD ,beliau yang selalu konsisten memperjuangkan kemajuan masyarakat Kab.Bekasi

Salam Bhayangkara

Source : DPC FBI Bekasi

Pembatasan waktu operasional angkutan berat Solusi tepat mengurangi LAKALANTAS di Kabupaten Bekasi*


Bekasi - Fbinews.net


Mendorong langkah Pemkab Bekasi dan Dprd untuk segera menyusun dan mengesahkan UU pembatasan Jalan atau mengatur jam operasional angkutan berat di jalan raya Bekasi,pertimbangan nya angkutan berat seperti dump truk pengangkut tanah ini banyak menimbulkan berbagai masalah ,baik dari segi masalah safety  dan masalah over load muatannya kata Toto sugiarto sebagai ketua DPC FBI

Hal ini sejalan dengan langkah yang akan diambil
Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang akan membatasi jam operasional truk jungkit (dump truck) pengangkut tanah yang kerap melintas di Jalan Raya Babelan. Kebijakan ini terkait dengan keberadaan truk yang dapat merusak jalan, dan truk yang kerap menjadi penyebab kecelakaan.

Dalam jumpa pers di cikarang, (29/9)  Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna menegaskan  " akan segera  membuat aturan yang membatasi operasional dump truck di Jalan Raya Babelan," 

Menurutnya, Jalan Raya Babelan hanya dapat dilintasi kendaraan dengan bobot maksimal delapan ton sementara truk pengangkut tanah ini melebihi bobot tersebut.

"Kerusakan jalan kerap terjadi apabila kendaraan dump truck tidak tertib operasional," tegasnya

Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama warga Babelan dan DPRD Kabupaten Bekasi serta pemangku kepentingan lainnya telah menyikapi permasalahan yang terjadi belakangan ini. Dari hasil musyawarah disepakati, operasional dump truck di Jalan Raya Babelan diperbolehkan melintas hanya pada pukul 22.00–05.00 WIB.

"Kami akan memberikan surat edaran kepada masing-masing perusahaan serta operator dump truck agar memperhatikan jam operasional truk," ungkapnya.

DPRD Kabupaten Bekasi dalam hal ini harus menjadi martir terbit nya UU tsb. Menjadi konsen dan bagian Visi kami dari DPC FBI Kabupaten Bekasi untuk program SAFETY CAMPAIGNE yang akan kita kampanyekan kepada masyarakat dengan cara  mengajak seluruh elemen  masyarakat,pelaku usaha , pemerintah daerah dan Kepolisian untuk bersama-sama  mensosialisasikan  potensi bahaya di jalan raya dan konsen dalam hal menurunkan tingkat LAKALANTAS di Kabupaten Bekasi,tanpa dukungan semua elemen hal ini akan sulit terwujud 

Salam Bhayangkara

Source : FBI DPC Bekasi

2019/09/23

DPC FBI Bekasi Mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah resmi menetapkan besaran UMK 2019


Bekasi - Fbinews.net

Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah resmi menetapkan besaran UMK 2019 untuk 27 kabupaten/kota, Rabu (21/11/2018). UMK Kabupaten Karawang menjadi paling tinggi sebesar Rp4.234.010,27 dan Kota Banjar terkecil Rp1.688.217,52. 

Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/kep 1220-yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ferry Sofwan Arif menuturkan dalam penetapan UMK 2019 pihaknya tetap mengacu pada PP 78/2015 tentang pengupahan. Sebagian besar kenaikannya juga sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebesar 8,03 persen dari UMK sebelumnya.
"Khusus UMK 2019 dari kabupaten/kota di Jabar dalam kaitan perkembangannya dalam proses dan penetapnnnya mengacu UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan. PP 78/2015 tentang pengupahan," kata Ferry, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (21/11/2018) seperti dikutip dari Detikcom

Harapan nya semoga ini akan menambahkan nilai jual pekerja di Provinsi Jawa - Barat dan bisa mensejahterakan keluarga pekerja,sehingga dapat memotivasi pekerja untuk lebih optimal bekerja dan menumbuhkan daya beli pasar yang baik untuk perekonomian di Jawa Barat,di samping itu harus terciptanya hubungan industrial yang baik antar pengusaha ,pemerintah kota/kabupaten ,dan serikat pekerja sehingga tidak terjadi demo demo yang merugikan sebagian pihak...ucap Muhtiar 
Sebagai sekretaris Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) 

Sumber : DPC Kab.Bekasi

2019/08/23

FBI siap ambil bagian dalam pemekaran Bekasi



Bekasi - Fbinews.net

Pemekaran adalah sangat baik jika menambah kesejahteraan masyarakat, Khususnya masyarakat Bekasi kota dan kabupaten, asalkan tidak  terkait nuansa politik, Kami akan  mendukung hal tersebut  apalagi  perihal pemekaran ini sudah melalui proses pengkajian yang matang , walaupun jika di lihat dari sisi sejarah  banyak keterkaitan Jakarta dan Bekasi dari segi demografi dan budaya.

Anggaran biaya pemekaran yang tidak sedikit besar harapan kami hal ini dapat terealisasi dengan baik, dan  tidak menjadi pengeluaran yang sia-sia.

DPC Forum Bhayangkara Indonesia ( FBI ) , siap ambil bagian dan berperan serta terutama dalam masalah Kantibmas , penegakan hukum dan stabilitas keamanan, karena hal tersebut merupakan kunci dalam pembangunan, sesuai Visi dan Misi FBI sebagai organisasi  yang fokus untuk ketahanan nasional dan keamanan investor dalam dan luar negeri ,sehingga masyarakat kabupaten Bekasi, pelaku usaha dan investor lebih semangat membangun sinergisitas usaha yang nanti nya akan memberi dampak positif terhadap masyarakat, sesuai dengan  cita cita Pemkab Bekasi yang ingin  menjadikan Bekasi baru dan Bekasi bersih dapat terwujud.

Salam Bhayangkara
Toto sugiarto
(Ketua DPC FBI Kab.Bekasi)

2019/01/06

BANGSA INDONESIA ADALAH BANGSA YANG BESAR

2018/12/27

DPI Solusi Dari Peraturan dan UKW Abal-Abal Dewan Pers




Jakarta - FbINews.net

Dewan Pers kerap menuding puluhan ribu media yang belum diverifikasi dan ratusan ribu wartawan yang belum ikut Uji Kompetensi Wartawan atau UKW, dengan sebutan abal-abal. 

Upaya Dewan Pers mencitrakan media dan wartawan abal-abal itu sukses membuat wartawan dan seluruh pemilik media kalang-kabut, sehingga terpaksa berduyun-duyun mengikuti proses verifikasi media dan kegiatan UKW dengan biaya tinggi sekalipun.  

Sangat sulit mencari pembenaran bahwa pelaksanaan UKW versi Dewan Pers tersebut memang murni untuk peningkatan kualitas dan standar profesi wartawan dan bukan untuk tujuan meraup lembaran rupiah di balik itu. 

Tudingan abal-abal telah menjadi senjata Dewan Pers untuk menekan wartawan dan media agar mengikuti verifikasi media dan kegiatan bisnis UKW.

Disadari atau tidak Dewan Pers telah dengan bangganya menjadikan wartawan sebagai objek bisnis UKW abal-abal.

Mengutip ulasan mengenai Definisi sertifikasi kompetensi kerja versi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, bahwa Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional.  

Untuk memastikan dan memelihara kompetensi diperlukan sistem sertifikasi yang kredibel  berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Perlu diketahui juga, Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP yang merupakan kepanjangan tangan dari BNSP, proses pemberian lisensinya mengadopsi kepada standar ISO 17024.  

Nah, dari pertimbangan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa ke-27 LSP versi Dewan Pers tidak mengacu pada ketentuan tersebut atau tidak professional dan memenuhi standar ISO 17024 alias abal-abal. 

Sejatinya, sertifikasi kompetensi berkaitan dengan pencapaian pengalaman dan kemampuan dari tenaga kerja professional. Jadi perlu digaris bawahi bahwa lembaga yang dapat menentukan seseorang bekerja atau tidak adalah industri atau perusahaan pers (bagi wartawan). BNSP bersama-sama dengan LSP  hanya berada pada posisi membantu industri (perusahaan pers) untuk meyakinkan pihak pelanggannya bahwa mereka menggunakan tenaga (wartawan) kompeten. 

Dewan Pers sepertinya perlu mengetahui bahwa terdapat 3 (tiga) jenis penerapan sertifikasi kompetensi yaitu Penerapan Wajib Setifikasi, penerapan Disarankan Sertifikasi (advisory) dan penerapan Sukarela Sertifikasi (voluntary). 

Penerapan Wajib pada sertifikasi kompetensi dilakukan oleh otoritas kompeten sesuai bidang tekhnisnya berdasarkan regulasi perdagangan jasa antar negara (WTO) terutama GATS yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga penerapan Wajib Sertifikasi harus mengacu pada perjanjian ini. Penerapan Wajib Sertifikasi Kompetensi didasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan safety (keselamatan), security (keamanan), dan mempunyai potensi dispute (perselisihan) besar di masyarakat, dan seharusnya dinotifikasikan ke WTO. 

Jadi sangat jelas dan terang benderang bahwa UKW bagi wartawan tidak wajib. Dengan begitu, sudah terbukti UKW yang dilaksanakan Dewan Pers ternyata tidak masuk pada jenis Penerapan Wajib Sertifikasi. Yang paling tepat UKW bagi wartawan diterapkan adalah jenis Penerapan Disarankan. 

Karena dalam program ini pemerintah memberikan insentif apabila masyarakat turut berpartisipasi dalam program ini, seperti bantuan sertifikasi, bantuan pengembangan kelembagaan dan sebagainya. Sistem inilah yang paling banyak dilaksanakan di dalam negeri. Nah, sistem Penerapan Disarankan Sertifikasi inilah yang paling tepat diterapkan kepada wartawan untuk UKW. UKW seharusnya tidak dijadikan legitimasi seseorang disebut wartawan atau bukan wartawan. 

Kebutuhan UKW ini sesungguhnya untuk meyakinkan pelanggan Koran atau pembaca media online, dan pemirsa televisi dan radio untuk percaya bahwa proses pembuatan berita tersebut layak dipercaya karena dikerjakan oleh wartawan professional yang bersertifikat UKW.  

Dengan demikian publik atau masyarakat pembaca dan pemirsalah yang menjadi penentu rating maupun jumlah pembaca dan pemirsa dari berita media yang diyakini nilai kebenarannya. Semua akan terseleksi secara alamiah tanpa harus dibuat surat edaran ke mana-mana oleh Dewan Pers mengenai wartawan atau media mana yang harus dilayani.

Seperti contoh mengenai regulasi tentang makanan  biasanya ada label halal dari MUI sehingga masyarakat tahu makanan apa dan restoran mana yang halal dikonsumsi. 

Seharusnya, hal itu yang dilakukan Dewan Pers. Tidak perlu memusuhi dan mencela wartawan dan media dengan sebutan abal-abal. Cukup label terverifikasi Dewan Pers dan wartawan bersertifikat UKW dipampang di halaman depan media. Selebihnya biarkan masyarakat yang memilih dan menentukan media seperti apa yang layak dibaca dan ditonton serta didengarnya.  

Berdasarkan pengalaman di lapangan, wartawan itu menjadi professional bukan karena ikut UKW abal-abal versi Dewan Pers, melainkan karena sebelum menjadi wartawan terlebih dahulu dilatih dan dididik oleh pimpinan di masing-masing media. Learning by doing atau belajar sambil mengerjakannya. 

Pendidikan dan peningkatan kualitas itu lazimnya dilakukan oleh level pimpinan redaksi atau redaktur kepada reporter dan Pimpinan redaksi kepada para redaktur di bawahnya. Itu mekanisme umum yang terjadi di keredaksian dalam menjalankan pekerjaan jurnalistik. 

Kalau kemarin ada yang menulis bahwa UKW akan memisahkan antara wartawan professional dan wartawan abal-abal tentunya terbantahkan. Parameter seperti itu justeru terlalu sempit dan tendensius. 

Buktinya, sampai hari ini kita masih disuguhkan pemandangan media-media mainstream berskala nasional ‘melacurkan diri’ dengan menjual idealisme pers melalui pemberitaan yang terlalu berpihak kepada arah politik kelompok penguasa. Tulisan ini bukan anti penguasa tapi untuk membuktikan bahwa parameter professional media terverifikasi, dengan segudang wartawan UKW, tidak akan menjamin bahwa karya jurnalistik abal-abal tidak akan terjadi. 

Berkaitan dengan verifikasi media yang dilaksanakan Dewan Pers, sudah menjadi pembahasan hangat di kalangan wartawan. Media yang belum diverifikasi Dewan Pers kerap mengalami tindakan diskriminasi dan kriminalisasi akibat pemberitaan. Bahkan, surat edaran Dewan Pers  ke seluruh pemerintah pusat dan daerah, dan ke perusahaan-perusahaan nasional dan daerah telah mengancam eksistensi perusahaan pers yang belum terverifikasi Dewan Pers. 

Dewan Pers telah menjelma menjadi lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintah pusat di tingkat kementrian, pemerintah daerah, dan bahkan perusahaan pelat merah dan swasta untuk melaksanakan ketentuan yang dibuatnya hanya melalui selembar Surat Edaran. Begitu superiornya Surat Edaran Dewan Pers sehingga para menteri, gubernur, bupati, walikota, dan pemimpin perusahaan nasional dan daerah tidak berani melawan meskipun jelas-jelas itu (surat edaran Dewan Pers) melanggar dan mencederai kemerdekaan pers yang dijamin UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sudah sangat jelas bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers berbunyi : ‘Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.’ Berbicara masalah hak, maka sebagus apapun peraturan Dewan Pers (menurut dia) jika melanggar hak asazi manusia maka akan berhadapan dengan pelanggaran konstitusi.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  mengatur lembaga-lembaga (bukan hanya lembaga negara) yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut : “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepal Desa atau yang setingkat.”

Kemudian, Pasal 8 ayat (2) UU. No. 12 Tahun 2011 selanjutnya mengatur bahwa :   “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Dalam pasal 15 ayat (2) huruf F, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : ‘memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.’

Sangat jelas di situ, Dewan Pers tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat peraturan-peraturan sendiri. Bahkan dalam Undang-Undang Pers jelas tertulis bahwa  fungsi Dewan Pers hanya ‘memfasilitasi.’ Jadi organisasi-organisasi pers lah yang berhak dan berwenang membuat peraturan-peraturan di bidang pers yang difasilitasi oleh Dewan Pers. 

Patut diakui bahwa persoalan yang menjadi kekuatiran dan keresahan sekelompok elit yang mengaku pers professional, adalah dampak dari kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang telah membuka peluang yang sangat luas dan mudah bagi warga masyarakat untuk mendirikan usaha media dalam skala kecil dan menengah. Dalam prakteknya, memang banyak kejadian memprihatinkan dimana sebagian kecil warga masyarakat yang keliru dan salah menggunakan media sebagai alat untuk memeras pejabat dan pengusaha. Namun demikian, itu (penyalahgunaan media) bukan berarti secara global Dewan Pers bisa menggenaralisir dan mencitrakan negative terhadap 43 ribuan media yang belum diverifikasi sebagai media abal-abal yang didirikan dengan tujuan untuk memeras pejabat. Tugas untuk menindak dan menertibkan itu (kasus pemerasan) bukan urusannya Dewan Pers melainkan pihak kepolisian dan organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan. 

Sudah sangat jelas bahwa Peraturan Dewan Pers sendiri Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers pada poin ke 17 disebutkan : ‘Perusahaan Pers Media Cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.’ Jadi verifikasi media itu tugas organisasi pers untuk menertibkan dan mengantisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan media. 

Namun, pada prakteknya peraturannya dilanggar sendiri oleh Dewan Pers. Verifikasi media yang seharusnya dilakukan oleh organisasi perusahaan pers justeru diambil alih langsung oleh Dewan Pers. 

Sedangkan untuk media online yang saat ini berjumlah puluhan ribu media ternyata belum ada peraturannya sama sekali tentang verifikasi. Jadi, verifikasi media online yang dilakukan Dewan Pers sesungguhnya selain bertentangan dengan Undang-Undang, juga tidak memiliki dasar hukum. 

Dengan segala pertimbangan dan acuan hukum di atas maka dapat kami simpulkan bahwa apa yang dilakukan Dewan Pers tentang Verifikasi Perusahaan Pers dan pelaksanaan kegiatan UKW bagi wartawan adalah tidak mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku alias abal-abal. 

Persoalan lain yang tak kalah serius adalah sulitnya akses warga masyarakat di daerah yang menjadi korban pemberitaan dan atau wartawan lokal yang menjadi korban kekerasan atau diskriminasi dan pelarangan peliputan, untuk melapor ke Dewan Pers karena jarak dan biaya ke Jakarta cukup memberatkan. Tak jarang pihak-pihak yang merasa dirugikan atau korban pemberitaan terpaksa melaporkan dan menyelesaikan sengketa pers melalui jalur pidana ke pihak kepolisian di daerah. Selama bertahun-tahun Dewan Pers membiarkan kondisi ini terus terjadi dan dialami wartawan dan media. Bahkan Dewan Pers justeru ikut masuk di dalam persoalan kriminalisasi pers dengan membuat rekomendasi ‘sesat’ yang isinya menyatakan bahwa wartawan yang membuat berita bukan wartawan karena belum ikut UKW, dan media yang memberitakan belum diverifikasi, sehingga merekomendasikan kepada pihak pengadu agar meneruskan sengketa pers melalui jalur pidana umum atau pelanggaran UU ITE. 

Sebagai solusi dari seluruh permasalahan di atas, baru-baru ini Sekretariat Bersama Pers Indonesia mengumpulkan ribuan wartawan dari berbagai penjuru tanah air untuk mengadakan Musyawarah Besar Pers Indonesia tahun 2018. Mubes ini bertujuan untuk memberi ruang seluas-luasnya bagi wartawan Indonesia untuk menentukan sendiri masa depannya. 

Mubes Pers Indonesia 2018 ini telah menghasilkan sebuah keputusan besar yakni Deklarasi Pembentukan Dewan Pers Independen atau DPI. Keputusan untuk membentuk DPI ini adalah sebagai jawaban atas kinerja buruk Dewan Pers yang selama ini dianggap sebagai ‘perusak’ kemerdekaan pers. 

Ratusan milyar rupiah bahkan mungkin sudah triliunan rupiah anggaran negara selama bertahun-tahun habis melalui sekretariat Dewan Pers di Kementrian Kominfo untuk pengembangan kualitas pers nasional, namun masalah pers tidak juga terselesaikan. Sebesar itu anggaran negara tercurah bagi sekretariat Dewan Pers namun masih ada saja sebutan abal-abal terhadap puluhan ribu media dan ratusan ribu wartawan oleh Dewan Pers,  Bahkan, akhir-akhir ini begitu marak kriminalisasi pers terjadi akibat peran rekomendasi Dewan Pers di dalamnya. 

Satu buah berita seharga nyawa sudah terjadi di Kalimantan Selatan. Almarhum Muhammad Yusuf meregang nyawa dalam tahanan akibat dikriminalisasi karya jurnalistiknya,  Ini bukti bahwa Dewan Pers bukan hanya gagal melindungi kemerdekaan pers tapi telah menjadi bagian dalam upaya mengkiriminalisasi pers. Untuk itulah DPI akan hadir sebagai penyelamat kemerdekaan pers. 

Nantikan pemilihan Anggota Dewan Pers Independen oleh 51 anggota tim formatur yang akan mengadakan rapat pemilihan pada awal tahun 2019 nanti melalui Kongres Wartawan Indonesia 2019. Kita tentukan sendiri masa depan pers Indonesia menuju pers yang professional dan bertanggung-jawab. 

Penulis : 
*Heintje G. Mandagie*
Ketua Tim Formatur Pemilihan Dewan Pers Independen/
Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia