Tampilkan postingan dengan label Bangka Belitung. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bangka Belitung. Tampilkan semua postingan

28 Sep 2021

Korlantas Polri Gelar Bimtek dan Sertifikasi Petugas Andalalin Gelombang XI di Wilayah Hukum Polda Banten


 

5 Jul 2021

Penyekatan PPKM Darurat di Jakarta 63 Titik, Termasuk Jalan Tol


   


mascipoldotcom - Senin, 5 Juli 2021

Jakarta  -  Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat telah terlaksana mulai Sabtu (3/7/2021) kemarin. Pihak kepolisian dalam hal ini menyiapkan puluhan titik penyekatan yang tersebar di wilayah DKI Jakarta.

"Ada 63 titik yang kita jaga selama PPKM Darurat ini," ungkap Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo dalam keterangannya.

63 titik penyekatan tersebut dimulai dari batas kota hingga jalan tol di Jakarta. Termasuk juga titik pembatasan dan pengendalian mobilitas yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Terdiri dari 28 titik di batas kota dan jalan tol. Kemudian 21 titik pembatasan mobilitas di lokasi rawan kerumunan yang selama ini telah berjalan, serta 14 titik pengendalian mobilitas," sambung Kombes Pol  sambodo.

Sebaran 63 titik penyekatan yang dijaga polisi dalam masa penerapan PPKM Darurat, antara lain:

A. 28 Titik di Batas Kota dan Jalan Tol

Dalam kota: Bunderan Senayan, Semanggi, Bunderan HI, serta TL Harmoni

Dalam tol:
(Timur ke Barat): Off Ramp Tegal Parang, Off Ramp Polda, dan akan dikeluarkan di Off Ramp DPR
(Barat ke Timur): Off Ramp Semanggi, Off Ramp Senayan, Off Ramp Pancoran, dan akan dikeluarkan di Off Ramp Dharmais atau Cawang.

Batas kota:
1.    Ringroad tegal Alur, Jakarta Utara
2.    Pos Joglo Raya, Jakbar
3.    Pos LTS Kalideres, Jakbar
4.    Perempatan Pasar Jumat, Jaksel
5.    Ciledug Raya (Universitas Budiluhur) Jaksel
6.    Lampiri Kalimalang, Jaktim
7.    Panasonic Jalan Raya Bogor, Jaktim
8.    Depan SPBU Cilangkap, Depok
9.    Jalan Parung Ciputat, Depok
10.    Batu Ceper, Tangkot
11.    Jati Uwung, Tangkot
12.    Jalan Sultan Agung Medan Satria Bekasi Kota
13.    Jalan Nur Ali Sumber Arta Bekasi Kota
14.    Kedung Waringin Bekasi Kabupaten
15.    Tambun Bekasi Kabupaten
16.    Bintaro, Tangsel
17.    Legok, Tangsel
18.    Lenteng Agung Depok
19.    Kolong Cakung, Jaktim

B. 21 titik pembatasan mobilitas mencakup:
1. Kawasan Bulungan, Jakarta Selatan dimulai dari trafic light Bulungan dibelakang Gedung Kejaksaan Agung hingga Bundaran Bulungan sampai dengan Jalan Mahakam.
2. Kawasan Kemang, Jakarta Selatan dimulai dari pertigaan Restoran Kem Chik, kemudian depan apartemen Kemang hingga perempatan Mc Donald's dan sampai Jalan Benda.
3. Kawasan Jalan Gunawarman, Jalan Suryo, dan SCBD, Jakarta Selatan. Dimulai dari Jalan Gunawarman mulai dari depan KFC sampai ke pertigaan Apotek Senopati kemudian, lurus ke Santa, Blok S.
4. Kawasan Jalan Sabang, Jakarta Pusat.
5. Kawasan Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat mulai Jalan Cikini hingga Jalan Raden Saleh.
6. Kawasan Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat mulai dari trafic light Asia Afrika pertigaan Hotel Fairmont hingga depan peritagaan Jalan Pakubuwono Universitas Moestopo, serta pertigaan Senayan City.
7. Kawasan Jalan Banjir Kanal Timur (BKT) di Jakarta Timur.
8. Kawasan Kota tua mulai dari Jalan Hayam Wuruk hingga Kunir Stasiun Beos.
9. Kawasan Jalan Boulevard Kelapa Gading mulai dari Jalan Perintis Kemerdekaan.
10. Jalan Apron, Jakarta Pusat
11. Jalan Pemancingan, Jakarta Barat
12. Jalan Kali Pasir, Tangerang Kota
13. Jalan Bandeng Raya, Tangerang Kota
14. Jalan Boulevard, Alam Sutra Serpong
15. Jalan Sutra Utama, Serpong
16. Jalan Klik Gading Serpong, Tangerang Selatan
17. Jalan M. Jasin depan STIE MBI, Depok
18.  Jalan M. Jasin, McDonalds, Depok
19. Jalan Boulevard Selatan, Bekasi Kota
20. Jalan Summarecon, Bekasi
21. Jalan Cikarang Baru.

C. Sementara itu, untuk 14 titik lokasi pengendalian mobilitas, meliputi:
1. Jalan Jaksa, Jakarta Pusat
2. Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat.
3. Jalan Jenderal Urip Sumoharjo
4. Jalan Jatinegara Timur, Jakarta Timur.
5. Jalan Sutoyo, Keramat Jati, Jakarta Timur
6. Jalan Raya Bogor depan Pusdikes Jakarta Timur.
7. Jalan Walter Monginsidi, Jakarta Selatan
8. Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan
9. Jalan Cikajang, Jakarta Selatan
10. Jalan Mulawarman, Jakarta Selatan.
11. Jalan Sunter, Jakarta Utara.
12. Jalan Mangga Besar Jakarta Pusat.
13. Jalan Taman Sehati, Cikarang.
14. Jalan Distrik Satu Meikarta, Cikarang.

Mascipoldotcom 

7 Jan 2021

Dengan Menciptakan Kamtibmas Kapolsek Tempilang Mengajak Warga Berantas Keberadaan Miras di Kecamatan Tempilang


 Bangka Belitung-Fbinews.net


Kapolsek Tempilang Iptu R.T.A Sianturi, Seizin Kapolres Bangka Barat. AKBP Ferdiansyah S.I.K mengajak masyarakat Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BABEL) untuk memberantas peredaran gelap minuman keras (miras-red)


Kapolsek Tempilang mengatakan, miras ini termasuk salah satu penyembang terbesar terjadinya tindakan jejahatan, dan kecelakaan lalu lintas di jalan raya.


"Miras ini termasuk pemicu terjadinya permasalahan tindakan kekerasan, pencabulan, kecelakaan lalu lintas dan aksi kriminalitas lainnya. Seperti kasus yang dulu, ada anak yang mengancam orang tuanya dengan menggunakan pisau akibat dengan pengaruhnya minuman keras (miras) unkap R.T.A Sianturi selaku Kapolsek Tempilang di ruang kerjanya Kamis (07/01/2021).


Kapolsek Tempilang ini juga meminta agar warga masyarakat Tempilang untuk selalu berperan aktif dalam membantu polisi menjaga Kamtibmas yang kondusif, Kapolsek juga selalu menghimbau kepada semua lapisan masyarakat agar mengutamakan protokol kesehatan di tengah pandemi covid-19, masyarakat diminta selalu menjaga kesehatan serta kebersihan diri maupun lingkungan tempat tinggalnya", serta mengutamakan 3M, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak hindari dari kurumunan orang banyak kata Kapolsek Tempilang sebagai penutup.(Thamrin/Ali Rachmansyah)

8 Des 2020

Forum Komunikasi Rukun Tetangga (FKRT) Bangka Audiensi ke Pengadilan Negeri Sungailiat Terkait Penahanan (6) Enam orang Mantan Ketua RT Kenanga



Bangka Belitung -Fbinews.net


Forum komunikasi rukun tetangga (FKRT) bangka melakukan audiensi ke pengadilan negeri sungailiat. Kabupaten Bangka. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BABEL).


Keinginan silaturahmi ataupun audiensi pengurus forum komunikasi rukun tetangga bangka dengan ketua pengadilan negeri sungailiat terpenuhi Selasa (08/12/2020). Kehadiran perwakilan rukun tetangga (RT-red) di terima oleh humas pengadilan negeri sungailiat Arif Kadarmo SH. Mh. Pertemuan singkat dan penuh ke akraban tersebut di hadiri Ketua, Sekretaris, Bendahara dan di dampingi oleh pendiri forum komunikasi rukun tetangga fkrt bangka Gustari.


Menurut Ikhsan Raksaguna selaku ketua forum komunikasi rukun tetangga bangka, bahwa kehadiran ini merupakan bentuk dan rasa empati kami selaku ketua RT terhadap kawan-kawan RT yang sekarang mengalami mesibah terjerat dengan hukum pidana di pengadilan negeri sungailiat.


Pertemuan ini menindak lanjuti hasil rapat pengurus forum komunikasi rukun tetangga kemarin pada hari Jum'at (04/12/2020) di Cafe Menwa kingkungan Srimenanti Sungailiat untuk menjadwalkan audiensi dengan ketua pengadilan negeri sungailiat. Namun perlu di garis bawahi bahwa kehadiran kami (FKRT-red) tidak ingin menginterpensi proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan negeri sungailiat jelas Ikhsan Raksaguna.




"Kami mewakili kawan-kawan para ketua RT mengucapkan terima kasih kami atas waktu dan kesempatan yang di berikan oleh humas pengadilan negeri sungailiat, yang telah memberikan motifasi serta semangat dan pencerahan kepada kami para ketua RT tambahnya.


Dalam kesempatan itu Arif Kadarmo SH. Mh selaku humas pengadilan negeri sungailiat mengatakan bahwa bapak-bapak RT jangan merasa takutlah yang penting lakukan saja tugas dan fungsinya sesuai tupoksi selaku ketua RT, dan jangan sungkan-sungkan atau takut meminta pembinaan dan bimbingan dari pihak kelurahan atau Desa jelas Arif Kadarmo SH. Mh terkait dengan kasus hukum yang sedang dihadapi oleh ke (6) enam orang ketua RT Kelurahan Kenanga. Kecamatan Sungailiat. Kabupatan Bangka. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BABEL). Kami minta bapak dan ibu ketua RT percayakan kepada pengadilan negeri sungailiat karena proses penyidikan dan penuntutan sudah berjalan tambah humas pengadilan negeri sungailiat.


Sementara Gustari selaku pendiri forum komunikasi rukun tetangga (FKRT) bangka berharap kehadiran pengurus fkrt bangka di pengadilan negeri sungailiat ini tidak lain hanya menyambung silaturahmi dan serta memperkenalkan keberadaan forum komunikasi rukun tetangga bangka saja jelas Gustari sebagai penutup.(Ali Rachmansyah)

30 Nov 2020

Kemendagri Menunggu Surat Dari Forum Komunikasi Rukun Tetangga Bangka Terkait Penangkapan 6 Orang Ketua RT Kelurahan Kenanga



Sungailiat-Fbinews.net


Para ketua Rukun Tetangga (RT) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rukun Tetangga (FKRT) Bangka melakukan pertemuan bersama dengan pihak perwakilan Kementerian Dalam Negeri, minggu malam (29/11/2020) dikediaman ketua Rukun Tetangga (RT) Mastur di lingkungan Parit Pekir Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka.


Dalam pertemuan ini terlihat femilier (kekeluargaan), turut hadir dari pihak staf Kementerian Dalam Negeri, Ihwan dan Anjas. Sementara dari pihak Forum Komunikasi Rukun Tetangga (FKRT) Bangka dihadiri langsung oleh Gustari sekaku Pendiri Forum Komunikasi Rukun Tetangga Kabupaten Bangka dan beberapa orang perwakilan dari ketua Rukun Tetangga (RT) yang ada di Bangka.


Dalam pertemuan itu menurut Gustari, pertemuan ini dilakukan terkait permasalahan panangkapan 6 orang ketua Rukun Tetangga (RT) lingkungan kenanga Kelurahan Kenanga. Kecamatan Sungailiat.  Kabupatan Bangka. Provinsi Bangka Belitung (BABEL) beberapa hari yang lalu.



Mewakili kawan-kawan dari Forum Komunikasi Rukun Tetangga Babgka kata Gustari pihaknya meminta tanggapan serta dukungan dari pihak Kementerian Dalam Negeri untuk turun tangan terkait penahanan 6 orang ketua Rukun Tetangga (RT) tersebut.


Ia (Gustari-red) menjelaskan bahwa selaku ketua Rukun Tetangga merupakan ujung tombak dan kepercayaan dari Kementerian Dalam Negeri. Kerena menurutnya aturan lembaga kemasyarakatan diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.


"Jika ketua Rukun Tetangga bisa dijerat dalam kasus pidana karena masalah yang belum ditetapkan dalam Perda atau Perbup maka saya yakin semua ketua Rukun Tetangga (RT-red) akan mengundurkan diri," ungkap Gustari dalam pertemuan itu.


Mendengar laporan dari Pendiri Forum Komunikasi Rukun Tetangga FKRT Bangka tersebut Ihwan selaku pihak dari Kementerian Dalam Negeri meminta Forum Komunikasi Rukun Tetangga (FKRT) Bangka untuk mengirim surat resmi ke Kementerian Dalam Negeri.


"Kami dari pihak Kementerian Dalam Negeri akan menunggu surat dari Forum Komunikasi Rukun Tetangga FKRT Bangka kepada Kementerian Dalam Negeri dengan melampirkan kronologis dan bukti-buktinya. Tolong Forum Komunikasi Rukun Tetangga Bangka dapat mengundang Bapak Menteri Dalam Negeri hadir bersama-sama dengan para ketua Rukun Tetangga (RT) se Provinsi Bangka Belitung," kata Ihwan sebagai penutup.


(Ali Rachmansyah)

28 Nov 2020

Pendiri Forum Komunikasi Rukun Tetangga (FKRT) Bangka Minta Mendagri Turun Tangan Terkait Penangkapan Enam Orang Ketua RT Kelurahan Kenanga



Bangka -Fbinews.net


Gustari selaku pendiri forum komunikasi rukun tetangga kabupaten Bangka keritik ombusmen dan minta mendagri turun tangan untuk kegiatan sosialisasi limbah PT. BAA Kenanga yang didukung oleh ketua rukun tetangga (RT-red) melalui stempel untuk mengundang warga kelurahan kenanga masuk rana pengadilan Negeri Sungailiat Kabupaten Bangka. 


Provinsi Bangka Belitung. Hal ini setelah adanya informasi tentang penangkapan (6) enam orang ketua rukun tetangga kelurahan kenanga oleh pihak kepolisian Resort Bangka. Mereka terjerat atas laporan pelanggaran UU Nomor 25/2009 tentang pelayanan publik dan tindak pidana menyalahi wewenang yang firal di berita karena salah satu Anggota DPR RI Bapak Dedy Mulyadi yang hadir sewaktu sholat Jum'at di kelurahan kenanga merasa kaget atas penangkapan (6) enam orang ketua rukun tetangga kelurahan kenanga mengataka ia merasa heran kalau kalau ketua rukun tetangga (RT) bisa ditahan karena pelanggaran UU pelayanan publik dan pidana menyalahi kewenangan yang di laporkan salah satu warga menjadi P21 oleh pihak kepolisian.



Kalau kita melihat kasus ini sepertinya sengaja dipaksakan, saya tidak melihat pihak mana yang merasa di rugikan dan ini bentuk delik aduan atau laporan saja, kalaulah ini bentuk aduan maka yang berhak mengadukan pengurus rukun tetangga (RT) atau warga yang merasa di perhambat atau pihak kelurahan atau Desa atau kalaulah delik laporan pasal mana yang dilanggar karena masalah pelayanan publik sesuai UU Nomor 25/2009. UU Nomor 37/2008 tentang ombusmen dan UU Nomor 24/2009 tentang bendahara.


"Pembahasan dan peraturan arsip nasional Nomor 7/2018 dalam aturannya sudah dijelaskan dalam permendagri Nomor 18/2018 bahwa ketua Rt/Rw/pkk/karang taruna merupakan lembaga kemasyarakatan, dibentuk atas prakarsa masyarakat dan mempunyai susunan kepengurusan apa bila ketua/sekretaris/bendahara mengundurkan diri maka akan dilakukan penggantian dalam kepengurusan tersebut. Terkait masalah pemakaian stempel ini tidak ada diatur dalam perda, perbup, atau pergub artinya bentuk kop surat dan bentuk stempelnya dan ukuran stempel belum ada jelas Gustari.


Atas nama forum komunikasi rukun tetangga  kabupaten Bangka meminta Yth Bapak mendagri turun tangan dan meminta pihak ombusmen jangan tutup mata atas kejadian ini kata Gustari. Di kediamannya Sabtu 28/11/2020.


(Ali Rachmansyah)




27 Nov 2020

Ketua Forum P3KD Harap Gakkum BPKH Mengadakan Razia Gabungan Penyelamatan Hutan



Bangka Belitung-Fbinews.net



Ketua Forum Pemerhati Pertambangan Perkebunan dan Kehutanan Daerah (P3KD) mengharapkan Penegak Hukum Badan Pemantapan Kawasan Hutan (GAKKUM BPKH) mengadakan Razia gabungan bersama dengan Forum Pemerhati Pertambangan Perkebunan dan Kehutanan.


Dengan banyaknya kegiatan dan aktivitas penambangan didalam kawasan hutan yang di nilai tidak memiliki izin tidak dapat kita pungkiri lagi, terkadang masalah target hasil produksi perusahaan dan tuntutan demi kelangsungan hidup masyarakat menjadi salah satu alasan terjadinya kegiatan penambangan dan perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan, dan tak jarang di manfaatkan oleh oknum dengan cara menakut nakuti. Kecemburuan sosial dan antipati masyarakat terhadap penegakan hukum yang di nilai hukum tajam kebawah dan tumpul keatas.


Banyak warga masyarakat yang berada dalam kawasan hutan menjadi bingung karena haknya yang untuk mendapatkan kepastian hukum dalam mengelola lahan didalam kawasan hutan yang sudah bertahun-tahun dan terus secara turun temurun di kelola dan di tempati sebelum lahan itu ditetapkan dalam kawasan hutan tidak bisa diterbitkan surat, dan ada juga yang diserobot oleh pihak perusahaan atau masuk sebagai kelompok tani rakyat yang telah mengantongi izin usaha pemanfaatan dan pengelolaan didalam kawasan hutan dari kementerian kehutanan.



Terkait banyaknya permasalahan  yang timbul atas kegiatan yang berhubungan dengan lahan masuk dalam kawasan hutan ini, Gustari selaku Ketua Forum Pemerhati Pertambangan Perkebunan dan Kehutanan Daerah (K3KD-red) saat ditemui awak media fbinews di kediamannya Jum'at 27/11/2920. mengatakan", permasalahan lahan ini secara umum memang menjadi konflik nasional, namun untuk mengantisipasinya melalui permen lingkungan hidup dan kehutanan Nomor. P.84/Menhut-setjen/2015 tentang penanganan konflik toritorial kawasan hutan tapi yang menjadi permasalahan di Bangka ini lebih cenderung terfokus dengan kegiatan penambangan dan perkebunan kelapa sawit serta penguasaan lahan tanpa izin di dalam kawasan hutan, dan kalau kita telusuri melalui Gps jelas sekali terlihat kegiatan pertambangan timah serta kegiatan perkebunan kelapa sawit didalam kawasan hutan dengan mengatas namakan masyarakat, yang terindikasi di naungi oleh para cukong kemudian bekas lahan pertambangan pasir timah yang digarap dalam kawasan hutan terindikasi menggunakan alat berat (Exavator/bethau-red) yang memporak porandakan hutan jelas Gustari.



Terkadang memang menjadi sebuah dilema bagi pihak penegak hukum bidang kehutanan dan lingkungan hidup, selain personilnya kurang di dalam penindakan dilapangan mereka sering kali harus berhadapan dengan masyarakat yang akan menjadi tumbal, sementara pihak pesusahaan yang membeli, menampung dan mengangkut hasil hutan tanpa izin dan memasukan alat berat didalam kawasan hutan belum mampu tersentuh hukum dan kita mohon pihak Gakkum Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan Dinas Kehutanan membentuk Tim gabungan dengan tujuan mensosialisasikan, melakukan pembinaan dan mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan mengharapkan agar masyarakat yang telah terlanjur berkebun didalam kawasan hutan dapat membentuk kelompok Hkm atau Kth sesuai permen LHK dan kehutanan nomor P.89/menLHK/setjen/kum.1/8/2018 tentang pedoman kelompok tani hutan yang merupakan bentuk program kerja sama tambah Gustari.


(Ali Rachmansyah)

Alamat Redaksi : JL. Bekasi Barat Raya NO 21 Jakarta Timur email : fbinewsoke@gmail.com Website : www.fbinews.net Wartawan Media FBINews Dalam Menjalankan tugas, dibekali Press card Identity yang masih berlaku dan Surat Tugas, serta Namanya tercantum di website Fbinews.net dalam Susunan Redaksi. Laporkan segera segala bentuk dan tindakan melanggar Hukum dan Melanggar kode etik Jurnalist

    FBINEWS JATIM